Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

"Soft Diplomacy" Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

Kompas.com - 21/03/2023, 11:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SELAMA lebih dari 10 tahun terakhir, konflik di Laut China Selatan terus menjadi sorotan. Terutama, ketika China membangun pulau-pulau ‘buatan’ di tengah Laut China Selatan.

Bahkan, dalam waktu kurang dari dua tahun, China telah mengubah tujuh karang menjadi tujuh pangkalan militer, menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu wilayah laut paling kontroversial di dunia.

China, begitu pula rivalnya Amerika Serikat memang sangat berkepentingan dengan kawasan tersebut. Pasalnya, kawasan tersebut diperkirakan mengandung 11 miliar barel minyak, 190 triliun kaki kubik gas alam, dan 10 persen sumber daya perikanan dunia.

Lebih penting lagi, sekitar 30 persen dari perdagangan maritim global melewati Laut China Selatan dalam perjalanannya menuju pelabuhan-pelabuhan di perdagangan penting di Asia Tenggara.

Selain itu, bagi negara-negara di sekitarnya, Laut China Selatan adalah sumber makanan utama, menyumbang 8 persen dari total produksi perikanan komersial dunia.

Kawasan ini bertanggung jawab memberi makan banyak negara berpenduduk terbesar saat ini, mulai dari 270 juta orang Indonesia hingga 1,4 miliar warga China. (Congressional Research Service, 2021).

Berkat aspek-aspek ini, Laut China Selatan menjadi wilayah maritim yang diperebutkan oleh lima negara, yaitu Filipina, Vietnam, China, Brunei, Taiwan, dan Malaysia.

Indonesia juga terbawa dalam masalah ini karena sebagian wilayah laut Indonesia juga diklaim China sebagai miliknya juga.

Latar belakang historis

Foto udara daratan buatan China, Karang Subi di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. AS menyebut Beijing akan membangun tujuh pangkalan militer di jalur laut yang disengketakan.AFP/TED ALJIBE Foto udara daratan buatan China, Karang Subi di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. AS menyebut Beijing akan membangun tujuh pangkalan militer di jalur laut yang disengketakan.
Sejarah Laut China Selatan memang panjang dan keruh. Selama berabad-abad, orang-orang dari berbagai komunitas di sekitarnya menangkap ikan dan mengarungi perairan itu sesuka hati.

Konflik utama di Laut China Selatan dimulai pada tahun 1279, ketika China menggambar peta teritorial pengaruhnya yang mencakup seluruh Laut China Selatan.

Sejak saat itu, kendali atas wilayah tersebut telah berpindah tangan antara kekuatan regional kemudian negara kolonial.

Namun, kebanyakan orang setuju bahwa sebagian besar masalah saat ini berasal dari Perjanjian San Francisco 1951, yang menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Dalam syarat penyerahannya, Jepang menyerahkan haknya atas pulau-pulaunya di Laut China Selatan, meninggalkan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut.

Tidak ada negara yang secara eksplisit diberikan kedaulatan atas perairan ini, dan China (Pemerintah Kuomintang) menegaskan keunggulannya dengan mengajukan klaim "Garis Sembilan Titik" (Nine-Dash Line) yang sekarang terkenal dengan cakupan hampir seluruh Laut China Selatan pada tahun 1947.

Pada 1982, hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Tepat setelah itu, China menegaskan kembali Garis Sembilan Titiknya, menolak untuk mengklarifikasi batas garis ini, dan menolak klaim negara penggugat lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com