Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAL Muhammad Ali Diangkat Jadi Warga Kehormatan Polisi Militer AL

Kompas.com - 20/03/2023, 20:19 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali diangkat menjadi warga kehormatan Korps Polisi Militer TNI AL (Pomal).

Pembaretan itu dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Mayor Jenderal (Mar) I Made Wahyu Santoso di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (20/3/2023).

“Diangkat menjadi warga kehormatan Korps Pomal merupakan sebuah penghargaan yang sangat prestisius dan membanggakan,” ujar Ali dalam siaran pers Dinas Penerangan AL (Dispenal), Senin petang.

Baca juga: Alumni Akabri 1989 Tinjau Koban Gempa Cianjur, Ada KSAL, Kabareskrim, dan Kepala BNPB

Selain itu, penghargaan tersebut berkonsekuensi bagi Ali untuk memberikan kontribusi dan pengabdian yang lebih besar dalam membina prajurit Korps Pomal.

Ali menyampaikan, baret biru sebagai identitas dan kebanggaan Korps Pomal bukan semata-mata sebagai simbol, tetapi lambang perwujudan pengayoman, kehormatan, dan kebanggaan korps.

“Sehingga timbul konsekuensi logis, prajurit Korps Pomal harus siap menjadi teladan dalam bertindak dan bersikap, dalam rangka penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AL,” kata Ali.

Baca juga: KSAL Muhammad Ali Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI AL

Adapun baret biru tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan tertinggi dari seluruh prajurit Pomal kepada Ali atas semua usaha serta dedikasi dalam mengembangkan organisasi Pomal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seusai dilaksanakan pembaretan, Ali didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meninjau dan meresmikan Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang berada di dalam Mako Puspomal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com