JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembelian seragam dan senjata dari luar negeri yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri belakangan tengah menjadi sorotan publik.
Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyentil Kemenhan dan Polri karena masih mengimpor seragam dan senjata.
Jokowi menyayangkan hal itu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan seragam dan senjata. Bahkan, mereka sudah mampu mengekspornya.
"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Jokowi menilai, pembelian dari luar negeri sah-sah saja jika barang yang didatangkan merupakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih seperti pesawat tempur.
Namun, hal ini tidak berlaku bagi pengadaan amunisi maupun sepatu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut.
"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.
Sentilan Jokowi ini pun mengingatkan kembali polemik tertahannya 280 pucuk senjata dan 5.932 butir amunisi impor yang diperuntukkan bagi Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri di Bandara Soekarno Hatta pada 2017.
Polemik ini memicu dinamika terbuka antara TNI dan Polri kala itu. Berikut ulasannya:
Pada 2017, masyarakat sempat dikagetkan dengan peristiwa tertahannya 280 pucuk senjata Stand Alone Grenade (SAGL) kaliber 40 x 46 mm dan 5.932 amunisi RLV-HEFJ kaliber 40 x 46 mm di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (30/9/2017) dini hari.
Adapun senjata dikemas dalam 28 kotak yang masing-masing kotak berisi 10 pucuk senjata dengan berat total 2.212 kilogram.
Sedangkan, amunisi dikemas dalam 70 boks yang berisi 84 butir per boks serta 1 boks yang berisi 52 butir.
Senjata dan amunisi standar non-militer ini diketahui diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob.
Namun, senjata dan amunisi tersebut tertahan di bandara karena Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI belum mengeluarkan izin masuk barang impor.