Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan Jokowi dan Dinamika Terbuka TNI Vs Polri Terkait Senjata Impor Brimob

Kompas.com - 16/03/2023, 10:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembelian seragam dan senjata dari luar negeri yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri belakangan tengah menjadi sorotan publik.

Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyentil Kemenhan dan Polri karena masih mengimpor seragam dan senjata.

Jokowi menyayangkan hal itu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan seragam dan senjata. Bahkan, mereka sudah mampu mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi menilai, pembelian dari luar negeri sah-sah saja jika barang yang didatangkan merupakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih seperti pesawat tempur.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi pengadaan amunisi maupun sepatu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Sentilan Jokowi ini pun mengingatkan kembali polemik tertahannya 280 pucuk senjata dan 5.932 butir amunisi impor yang diperuntukkan bagi Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri di Bandara Soekarno Hatta pada 2017.

Polemik ini memicu dinamika terbuka antara TNI dan Polri kala itu. Berikut ulasannya:

Amunisi dan senjata impor Brimob

Pada 2017, masyarakat sempat dikagetkan dengan peristiwa tertahannya 280 pucuk senjata Stand Alone Grenade (SAGL) kaliber 40 x 46 mm dan 5.932 amunisi RLV-HEFJ kaliber 40 x 46 mm di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (30/9/2017) dini hari.

Adapun senjata dikemas dalam 28 kotak yang masing-masing kotak berisi 10 pucuk senjata dengan berat total 2.212 kilogram.

Sedangkan, amunisi dikemas dalam 70 boks yang berisi 84 butir per boks serta 1 boks yang berisi 52 butir.

Senjata dan amunisi standar non-militer ini diketahui diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob.

Namun, senjata dan amunisi tersebut tertahan di bandara karena Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI belum mengeluarkan izin masuk barang impor.

'Nyanyian' Panglima TNI

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNIANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI
Adapun peristiwa tertahannya senjata dan amunisi impor milik Brimob terjadi tak lama setelah Panglima TNI kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5.000 senjata ilegal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com