Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Harga Gabah Harus Segera Ditentukan, Jangan Sampai Jatuh

Kompas.com - 11/03/2023, 11:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harga gabah harus segera ditentukan.

Sebab menurut Presiden, saat ini panen raya padi sedang terjadi di berbagai daerah.

Penentuan harga gabah kering panen (GKP) perlu dilakukan supaya harga keseluruhan tidak jatuh.

"Yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan. Jangan sampai harganya jatuh, karena ini panen raya di mana-mana," ujar Jokowi saat meninjau panen raya padi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023) sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Dapat Keluhan soal Harga Gabah Jatuh Saat Panen Raya di Kebumen

"Ini yang nanti segera diumumkan oleh badan pangan, sehingga pembelian Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi jelas, GKP-nya berapa," lanjutnya.

Kepala Negara menjelaskan, harga GKP nantinya akan diumumkan oleh Badan Pangan Nasional.

Dirinya berpesan agar dalam penentuan harga tersebut berada di bawah biaya penanaman padi yang sudah dikeluarkan petani.

"Itu saja yang paling penting, karena ini panen raya, kalau enggak dijaga, harganya pasti akan jatuh baik gabahnya maupun berasnya," tegas Jokowi.

Kepala Negara pun mengakui pemerintah kesulitan menyeimbangkan harga gabah di petani secara wajar.

Baca juga: Dapat Laporan Harga Gabah di Kebumen Rp 4.200, Jokowi: Memang Terlalu Rendah

"Artinya dapat keuntungan. Harga di pedagang wajar, artinya pedagang dapat keuntungan. Harga di konsumen di masyarakat juga wajar. Mencari keseimbangan yang seperti itu yang tidak gampang," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak para petani segera menanami kembali sawah mereka.

Sebab musim hujan saat ini belum sepenuhnya berakhir.

"Dan saya mengajak kepada seluruh petani di Tanah Air karena ini airnya masih ada, masih ada hujan. Setelah dipanen jangan diberi jeda, langsung diolah lagi tanah, tanam lagi karena ini airnya masih ada," tambah Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com