Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ATR/BPN Akan Tindak Kepala BPN Jaktim jika Terbukti Hartanya Tak Wajar

Kompas.com - 10/03/2023, 16:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bakal menindak tegas Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Timur (Jaktim) Sudarman Harjasaputra jika terbukti memiliki harta yang tidak wajar.

Gaya hidup Sudarman beserta keluarganya yang kerap plesiran ke luar negeri menjadi sorotan warganet.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Kaya Nirmawati dalam keterangannya, seperti dikirim oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Gaya Hidup Mewah, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Punya Kekayaan Rp 14,7 Miliar

Yulia mulanya mengatakan bahwa Hadi langsung memberi arahan internal setelah keluarga Sudarman disorot.

Hadi meminta agar Sudarman dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait hartanya.

"Bapak Menteri ATR/Kepala BPN sudah memberi arahan internal agar Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memanggil yang bersangkutan dan dimintai klarifikasi," ujar Yulia.

Menurut dia, Hadi mempersilakan kepada lembaga yang berwenang jika mau menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan Sudarman.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak untuk mengecek harta kekayaan Sudarman.

"Tentu kami akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait," ucap dia.

Baca juga: [POPULER PROPERTI] Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto Digugat Pontjo Sutowo

Kemudian, kata Yulia, apabila Sudarman ketahuan memiliki harta yang tidak wajar dan menyimpang, Hadi akan segera menindaklanjuti serta tidak akan segan mengambil langkah tegas.

Yulia mengungkit apa yang sudah Hadi ingatkan pada momen pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2023 yang berlangsung Selasa (7/3/2023).

"Dalam Pembukaan Rakernas tanggal 7 Maret, Bapak Menteri sudah menegaskan arahan Bapak Presiden agar ASN di Kementerian ATR/BPN tidak mempertontokan kekuasaan dan kekayaan serta jauh dari budaya hedonistik. Semoga hal ini benar-benar diperhatikan," kata Yulia.

Sementara itu, Yulia mengingatkan bahwa pamer kekuasaan serta kekayaan merupakan tindakan yang tidak pantas bagi pelayan masyarakat.

Maka dari itu, Yulia berpesan agar para jajaran selalu bersikap rendah hati dan merakyat.

"Berikan pelayanan terbaik, selalu senyum dan ramah. Seperti yang dikatakan Pak Menteri bahwa jabatan yang kita emban hanyalah titipan, tidak ada yang abadi," ujar dia.

Baca juga: Ribut-ribut IMB Sementara di Tanah Merah, KPA Desak BPN Buka Status Lahan Depo Plumpang yang Diklaim Pertamina

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com