Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Hamil Meninggal setelah Ditolak RSUD Subang, Anggota DPR: RS Setingkat Itu Kok Tak Mampu?

Kompas.com - 09/03/2023, 21:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P TB Hasanuddin meminta pihak-pihak terkait pelayanan kesehatan beserta Pemerintah Daerah (Pemda) Subang mengevaluasi sistem pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD).

Hal ini berkaca dari kasus meninggalnya seorang ibu hamil yang disebut sempat ditolak RSUD Ciereng, Subang sesaat sebelum melahirkan.

"Mengapa rumah sakit setingkat itu kok tidak mampu? Apakah karena kurang alat, apakah karena kurang SDM? Nah ini sedang dipelajari," kata Hasanuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX yang melingkupi Subang ini mengaku sudah mendengarkan penjelasan kasus dari Pemda melalui Bupati Subang, maupun kepala desa dari ibu hamil tersebut.

Baca juga: Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak RSUD Subang, Kemenkes: RS Punya Kewajiban Beri Pertolongan Pertama

Berdasarkan diskusi, hal yang sebenarnya terjadi adalah RSUD bukan menolak ibu hamil tersebut untuk melahirkan.

"Jadi bukan ditolak ya. Ceritanya itu begini, bumil (ibu hamil) ini awalnya awalnya datang ke Paraji. Paraji itu bahasa Sundanya yang artinya dukun beranak. Dia tidak mampu mengeluarkan bayi itu," cerita Hasanuddin.

"Lalu dibawa ke RSUD Subang. Di situ diperiksa. Ternyata ada kelainan (pada ibu hamil itu) dan (RSUD) tidak mampu untuk menyelesaikannya," sambung dia.

Setelah itu, pihak RSUD menyarankan ibu hamil itu untuk dirujuk ke Rumah Sakit provinsi yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Baca juga: KSP Minta Dinkes Audit Kasus Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Melahirkan di RSUD Subang

Akan tetapi, jelas Hasanuddin, ibu hamil itu meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Hasan Sadikin.

"Jadi bukan ditolak, tetapi dokter di situ menyatakan rumah sakit untuk menyelesaikan kasus ini. Mungkin tidak ada dokter spesialis dan lain sebagainya," ungkapnya.

Kendati demikian, berkaca kasus ini, Hasanuddin meminta ada kepastian soal kesiapan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan dalam menangani kelainan pada ibu yang akan melahirkan.

Hal ini, tambah Hasanuddin, perlu dipelajari agar kasus serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

"Tapi memang sistem di Indonesia ya seperti itu, dalam khusus ya khusus, kelahiran sesungguhnya di setiap puskesmas sudah bisa mampu mengatasinya, gitu ya. Sudah harus bisa," harap dia.

"Kalau tidak mampu, rujukannya ke RS Daerah. RSUD, kalau tidak mampu ke RSUD dibawa ke tingkat I, ke rumah sakit umum Provinsi dalam hal ini RS Hasan Sadikin di Bandung," pungkasnya.

Baca juga: Ibu Hamil Ditolak lalu Meninggal, Ridwan Kamil Minta Bupati Tegur RSUD Subang

Diberitakan sebelumnya, Kurnaesih (39), ibu hamil asal Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, meninggal usai ditolak melahirkan di RSUD Ciereng Subang pada 16 Februari 2023.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com