Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Wapres Jelang Pemilu: Masyarakat Jangan Terprovokasi Hasutan

Kompas.com - 07/03/2023, 10:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hasutan-hasutan yang dapat memecah belah, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Masyarakat itu jangan terprovokasi oleh hasutan-hasutan, oleh oknum. Ini kan yang paling berat itu berita bohong ini, hoaks ini, ini yang sebenarnya harus dijaga betul," kata Ma'ruf saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Osaka, Jepang, Senin (6/3/2023).

Ma'ruf mengatakan, salah satu bahaya hoaks adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua beberapa waktu lalu yang menewaskan 12 orang.

Baca juga: Pesan Wapres untuk Pelajar di Luar Negeri yang Ogah Kembali: Tak Masalah, Yang Penting Kontribusi Pemikiran

Ia mengatakan, kerusuhan itu dipicu oleh hoaks mengenai adanya penculikan yang disebarkan ke masyarakat hingga akhirnya timbul kerusuhan.

"Nah, apalagi nanti di dalam menghadapi pemilihan, saya kira sudah mulai sekarang. Oleh karena itu dari pihak pemerintah, pihak Komfinfo terus mengawasi di medsos itu," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, hoaks tersebut sengaja dibuat dan disebarkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat juga harus berperan aktif untuk menjaga situasi Tanah Air agar tidak terpecah belah.

Baca juga: Wapres Resmikan Masjid Istiqlal Osaka yang Didirikan WNI di Jepang

Di sisi lain, Ma'ruf juga mengimbau para elite politik untuk mengedepankan etika politik serta mengikuti aturan yang ada demi mencegah terpecahnya masyarakat gara-gara pemilu.

"Harus memegang teguh etika politik, tidak menghalalkan segala cara dan lebih mengedepankan politik gagasan, ide-ide, tidak berpolitik dalam arti menjelekan lawan. Nah di sini pentingnya elite politik itu," kata Ma'ruf.

Sementara, para penyelenggara pemilu harus memastikan pemilu berjalan seusai aturan, yakni jujur dan adil.

"Dan semuanya dijaga dengan baik, tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kerusuhan-kerusuhan, ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan masyarakat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com