Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Hentikan Pendekatan Keamanan di Papua Usai Peristiwa Wamena

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Kemanusiaan untuk Papua mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan pendekatan keamanan di Papua pasca peristiwa kerusuhan di Wamena pada 23 Februari 2023.

Anggota Koalisi yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, pendekatan keamanan harus dihentikan untuk memutus kekerasan yang terjadi seperti di Wamena.

"Kami mendesak Presiden menghentikan pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan pemerintah di Papua, sehingga memutuskan spiral kekerasan yang terjadi," kata Julius dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).

Selain itu, koalisi juga mendesak agar Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap anggota yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Wamena.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Kerusuhan Wamena yang Tewaskan 12 Orang

Tak hanya itu, pemeriksaan juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel terhadap anggota terduga tersebut.

"Kami (juga) mendesak lembaga negara independen secara aktif melakukan pemeriksaan dalam kasus ini sesuai cakupan wewenangnya," ujar Julius.

Ia juga melayangkan desakan kepada Komnas HAM agar melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus ini.

Desakan juga ditujukan kepada Kapolri untuk mengevaluasi total penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian.

Koalisi juga meminta agar Jokowi membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluasi tentang penggunaan kekuatan kepolisian.

"Terakhir, kami mendesak Presiden dan DPR segera mendorong agenda konkret reformasi kepolisian berkelanjutan secara struktural, instrumental, dan kultural demi memastikan kerja-kerja kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel," kata Julius.

Baca juga: Komnas HAM Kesulitan Investigasi Kerusuhan Wamena karena Internet Mati

Terkait kerusuhan Wamena, Kapolda Papua Irjen Marhius D. Fakhiri sempat menyebut kerusuhan muncul karena isu penculikan anak.

“Kericuhan di Wamena dipicu hoaks atau isu yang tidak benar tentang penculikan anak di bawah umur," kata Fakhiri di Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/2/2023).

"Hal inilah yang direspons Polres Jayawijaya untuk menghentikan aksi main hakim sendiri sesuai instruksi saya untuk menindaklanjuti isu yang tidak benar yang beredar di tengah masyarakat. Akan tetapi situasi yang terjadi malah berbalik," ujarnya lagi.

Menurut Fakhiri, awalnya polisi hanya ingin menghentikan upaya main hakim sendiri oleh sejumlah warga yang menuduh dua pedagang sebagai pelaku penculikan anak.

Namun, ada sekelompok massa yang tiba-tiba datang dan membuat situasi tidak terkendali sehingga aparat keamanan terpaksa melakukan tindakan tegas.

Fakhiri mengatakan, aparat di lapangan kewalahan menghadapi massa yang beringas dan tidak terkendali serta bersikap anarkistis.

Hingga akhirnya kerusuhan pecah dan membuat 12 warga tewas. Lalu, korban luka dari aparat keamanan 18 orang dan warga sebanyak 32 orang.

Baca juga: Soal Kerusuhan di Wamena, Mahfud: Tak Ada Hubungannya dengan Separatisme, Murni Hoaks