Jokowi Minta Menpan-RB Cari Solusi Jalan Tengah untuk Persoalan Tenaga Honorer

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar penyelesaian masalah tenaga non aparatur sipil negara (non-ASN) atau honorer harus dicarikan solusi jalan tengahnya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas setelah mendapatkan arahan dari Jokowi.

“Presiden Jokowi sudah memerintahkan. Kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN. Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah," ujar Azwar Anas dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan RB, Selasa (28/2/2023).

"Di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” katanya lagi.

Baca juga: Soal Nasib Tenaga Honorer, Kemendagri: Kita Cari Solusi demi Kebaikan Bersama

Azwar Anas menilai tenaga honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.

Atas dasar itu, menurutnya, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer yang kini jumlahnya mencapai 2,3 juta.

Ia mengungkapkan, memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN tetapi bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN.

“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujar Azwar Anas.

Kemudian, Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemerintan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hal tersebut.

Baca juga: Usai Ditelepon Jokowi, Menteri PAN-RB Maraton Selesaikan Penataan Tenaga Honorer

Menurutnya, penataan tenaga honorer tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi. Tetapi, perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.

Anas juga mengungkapkan dirinya pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN.

Atas berbagai analisis, Menteri PANRB menjelaskan, ada alternatif penataan tenaga honorer dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan.

"Perlu diingat, lanjut Anas, alternatif ini belum sepenuhnya final. Kami masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN," katanya.

“Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Azwar Anas lagi.

Baca juga: Ada 2,3 Juta Tenaga Honorer, KASN: Jangan Jadi Area Permainan Jelang Tahun Politik