Pengamat: Kalau Anies Tak Punya Persoalan Hukum, Berpotensi Jadi Kuda Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Kamarudin mengatakan, Anies Baswedan berpeluang jadi kuda hitam dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, ada variabel penentu yang dinilai bisa mengganggu jalan Anies menuju kursi RI 1 tersebut, yaitu persoalan hukum.

"Terkait dengan kuda hitam, kalau Anies tidak punya persoalan hukum ini punya potensi untuk jadi kuda hitam," kata Ujang dalam diskusi survei Media Survei Nasional (Median) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

"Kecuali, nanti suatu saat diancam kasus apa, kita tidak tahu," ujarnya lagi.

Baca juga: Demokrat Kritik soal Jokowi Endorse Capres, PDI-P: Fokus Saja Perbaiki Elektabilitas Anies

Ujang lantas mengatakan, hukum di Indonesia masih sering dijadikan alat politik.

Ia mencontohkan kasus yang menjerat kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Sylviana Murni yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Pilkada DKI 2017.

Saat maju menjadi kandidat, Sylvi berulang kali dipanggil pihak kepolisian karena isu korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

"Katakan AHY dengan Silvy, Silviana Murni itu dituduh habis-habisan korupsi, korupsi dana masjid dan sebagainya oleh kepolisian, sampai hari ini enggak ada faktanya," kata Ujang.

"Tapi apa, untuk menghancurkan pasangan itu. Sampai saat ini Sylviana Murni jadi anggota DPD, enggak ada yang terbukti, ujarnya lagi.

Baca juga: Tak Seperti Ganjar dan Prabowo, Anies Dinilai Lebih Leluasa buat Curi Start Kampanye Pilpres

Oleh karena itu, ia sangat menyayangkan masih ada praktik memanfaatkan hukum sebagai alat politik.

Padahal, kata Ujang, demokrasi bisa berjalan baik ditandai dengan kesejahteraan, pendidikan, dan hukum yang berjalan dengan baik.

"Makanya (demokrasi) kita maju mundur karena tiga faktor ini tidak hadir di tengah-tengah kita," kata Ujang.

Baca juga: Demokrat Pede Anies-AHY Bisa Menang, PKS: Tidak Masalah, tetapi Kami Ingin Menang