Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Lakukan Ini jika Diberi Amanah Pimpin Indonesia, Singgung Kinerja Soekarno hingga Jokowi

Kompas.com - 26/02/2023, 06:38 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan apabila mendapat kesempatan untuk memimpin bangsa.

Syaikhu mengungkapkan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pasti akan mereka lanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Syaikhu dalam pidato politiknya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2023) malam.

"Jika ada masyarakat yang bertanya, apa yang akan dilakukan oleh PKS jika diberi amanah untuk memimpin? Insya Allah kita akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan," ujar Syaikhu.

Baca juga: Soal Anies Antitesis Jokowi, PKS: Jangan Dengerin, Hasto PDI-P Senang Gangguin Kita

"Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemudian, dilengkapi dengan melakukan inovasi pembangunan pada aspek-aspek lainnya yang belum optimal," katanya lagi.

Menurut Syaikhu, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan prestasi gemilang para pendiri bangsa dan generasi pendahulu.

Ia lantas menekankan, walau pemerintahan berganti tetapi kesinambungan dalam pembangunan tidak boleh terhenti.

Syaikhu kemudian membeberkan pencapaian Presiden Indonesia dari masa ke masa.

"Bung Karno telah mewariskan pembentukan nation and character building untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Presiden Soeharto mewariskan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Syaikhu.

Baca juga: PKS Yakin Suara Bertambah Usai Dukung Anies Capres 2024

"Presiden Habibie menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Presiden KH Abdurahman Wahid (Gusdur) meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi," katanya lagi.

Selanjutnya, ada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Kemudian, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi.

"Presiden Jokowi telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ke berbagai pelosok negeri," ujar Syaikhu.

Baca juga: Presiden PKS: Anies Baswedan Bukan Pemimpin yang Tabur Kebencian

Melihat capaian para pemimpin bangsa, Syaikhu mengatakan bahwa setiap masa pasti ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin memiliki tantangan masing-masing.

Ia meyakini bahwa pemimpin nasional yang akan datang harus mampu melihat sisi baik pemerintah periode sebelumnya dan menggunakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagai landasan menjalankan pemerintah ke depan.

Dari PKS, Syaikhu mempercayakan Anies Baswedan sebagai sosok yang mampu mewujudkan hal tersebut.

"Menurut pandangan kami, Anies Rasyid Baswedan memiliki kapasitas untuk menyatukan seluruh elemen bangsa. Beliau merupakan sosok pemimpin yang mampu memupuk rasa persaudaraan kebersamaan, bukan menabur sentimen kebencian. Serta, punya kapasitas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan," kata Syaikhu.

Baca juga: Presiden PKS: Kalau Ada yang Merasa Terpaksa Dukung Anies, Saya Cabut SK-nya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com