Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Ruas Tol Sayung-Demak Bisa Bantu Cegah Banjir Rob

Kompas.com - 25/02/2023, 14:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Ruas Tol Sayung-Demak dapat berfungsi sebagai tanggul yang mencegah banjir rob di pesisir utara Jawa.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Ruas Tol Sayung-Demak pada Sabtu (25/2/2023).

"Saya juga sangat menghargai jalan Tol Sayung-Demak yang dibangun ini karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut," ujar Jokowi dipantau dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Resmikan Ruas Tol Sayung-Demak Sepanjang 16,01 Kilometer

"Sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini," jelasnya.

Presiden menjelaskan, ruas tol Sayung-Demak tersebut memiliki panjang 16,01 kilometer dengan menghabiskan anggaran Rp 5,9 triliun.

Menurut Jokowi, ruas tol tersebut kini sudah siap beroperasi.

Saat peresmian pada Sabtu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Selain itu Presiden juga mengajak cucunya Jan Ethes Sinarendra ke lokasi peresmian.

Hadir pula dalam peresmian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Sandiaga Uno Tak Anggap Konten Nas Daily Picu Gentrifikasi di Bali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com