Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Anggota Berprestasi Akan Dapat Reward, yang Tak Ikuti SOP Ditindak Tegas

Kompas.com - 21/02/2023, 18:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, struktural, serta kultural di instansinya.

Listyo Sigit juga menekankan bahwa setiap anggota yang berprestasi akan mendapatkan reward atau hadiah.

"Anggota yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu merupakan prestasi, tentunya kita akan berikan reward," kata Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Ia mengatakan, bakal terus mengurangi potensi pelanggaran anggota serta mendorong agar jajarannya terus melakukan prestasi.

Baca juga: 47 Polres Raih Pelayanan Prima, Kapolri: Kami Akan Terus Tingkatkan Pelayanan

Sementara itu, bagi anggota yang tidak patuh mengukuti aturan Polri akan ditindak tegas.

"Sebaliknya, terhadap anggota yang tidak bisa mengikuti komitmen, tidak bisa ikuti SOP dan disiplin yang kita canangkan, tentunya kita berikan tindakan tegas," ujar Listyo Sigit.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa setiap skandal yang terjadi di tubuh institusi kepolisian bakal memicu protes dan keresahan masyarakat.

Ma'ruf Amin mengatakan, Polri sebagai institusi kepolisian tentu tidak dapat terlepas dari peran dan partisipasi publik karena publik pula yang memberikan legitimasi kepada Polri.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Sidang Etik Richard Eliezer Segera Digelar

"Kita semua menyadari, setiap skandal yang timbul dari tubuh institusi kepolisian di negara mana pun, pasti akan memicu keresahan, protes, bahkan agitasi publik," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan di penyerahan Anugerah Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja PPP dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, publik adalah mata pengawas Polri agar terus menjadi institusi yang transparan dan akuntabel. Tetapi, di sisi lain publik juga yang membantu kelancaran kerja Polri.

Terlebih, menurutnya, dengan kemunculan media sosial maka penyelenggara negara akan semakin sulit untuk bersembunyi dari penilaian publik.

"Namun, ini mestinya menjadi dorongan untuk mempercepat reformasi institusi, bukannya menjadikan Polri gentar," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kapolri Ingatkan Polda Jajaran Waspada Potensi Karhutla hingga Siapkan Pengamanan Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com