Pemerintah Klaim Serius Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengeklaim, pemerintah Indonesia sangat serius dalam menyelamatkan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan.

"Pemerintah sudah berupaya sangat serius. Bahkan, sudah berhasil mengidentifikasi titik koordinat dan lokasi tempat penyanderaan," kata Masduki kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).

Oleh karena itu, Masduki meminta publik bersabar dan memohon dukungan supaya Merhrtens dapat segera diselamatkan.

Baca juga: Perkembangan Operasi Pencarian Pilot Susi Air, Bandara Paro Diamankan, Warga Lokal Dievakuasi

Ia tidak mau berkomentar saat ditanya soal ada atau tidaknya komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru, negara asal Merhrtens.

"Sabar saja, mudah-mudahan lekas tertangani dengan baik," ujar Masduki.

Sebelumnya, Komandan Korem (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi Brigjen Juinta Ontoh Sembiring mengatakan, TNI-Polri telah mengamankan Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, terkait operasi pencarian Methrtens.

Sembiring mengatakan, Bandara Paro telah diamankan personel Damai Cartenz dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara.

Dalam operasi pencarian pilot Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Terbaru, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang menyandera Philips.

"Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Panglima TNI: Pembebasan Pilot Susi Air Tunggu Negosiasi Bupati Nduga dengan KKB

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa mengatakan, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

"Namun, mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi, apabila tiba waktunya, TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.