Sengkarut Rencana Pembentukan Kodam Baru, Dinilai Aneh dan Bisa Perburuk Situasi Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menambah Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi di Tanah Air.

Rencana penambahan markas komando kewilayahan pertahanan TNI Angkatan Darat ini berangkat dari kebutuhan yang mendesak.

Meski demikian, rencana tersebut menuai kritik dari masyarakat.

Penambahan Kodam dinilai aneh. Bahkan, khusus untuk wilayah Papua, penambahan Kodam juga dianggap berpotensi akan memburuk situasi keamanan di sana.

Baru 15 Kodam

Saat ini, TNI AD memiliki 15 Kodam yang terdiri atas Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura.

Selanjutnya, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.

Dari daftar Kodam yang ada, terdapat beberapa Kodam yang membawahi sejumlah provinsi sekaligus.

Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada

Kodam Siliwangi, misalnya. Kodam yang saat ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo ini membawahi komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Banten dan Jawa Barat.

Sementara, Kodam yang membawahi satu provinsi baru ada beberapa, di antaranya, Kodam V/Brawijaya yang menaungi Jawa Timur dan Kodam Jayakarta yang membawahi DKI Jakarta.

Masih digodok

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, rencana penambahan Kodam hingga kini terus dimatangkan.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Prabowo menjelaskan, penambahan Kodam ini berkaitan langsung dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo.

Mendesak

Kodam II/Sriwijaya Markas Kodam II/Sriwijaya.