Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengkarut Rencana Pembentukan Kodam Baru, Dinilai Aneh dan Bisa Perburuk Situasi Papua

Kompas.com - 15/02/2023, 06:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

Menurutnya, penambahan Kodam sebenarnya bisa saja dilakukan. Akan tetapi, pembentukan Kodam itu semestinya dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, contohnya Papua.

Muradi juga mengatakan, penambahan Kodam bisa saja dilakukan, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan langsung dengan Timor Leste.

"Itu oke lah, memungkinkan, atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, atau misalnya di NTT," kata Muradi.

Perburuk situasi Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan penambahan Kodam di provinsi anyar Papua berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan di sana.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menegaskan, pemerintah selama ini minim evaluasi atas pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Terlebih, pendekatan militeristik juga tak pernah terbukti dapat menuntaskan masalah kemanusiaan di Papua.

"Tentu saja amat berbahaya sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan. Sepatutnya negara/pejabat negara tidak reaksioner dalam menyikapi situasi konflik yang terjadi," ungkap Fatia kepada Kompas.com, Minggu kemarin.

Okupansi militer ke Papua juga dinilai sudah berkontribusi terhadap gelombang pengungsi dari kalangan sipil yang kehidupannya selalu dikepung kontak senjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Selain itu, rencana penambahan kodam juga dianggap malah kontraproduktif dengan upaya negara melalui Komnas HAM lewat kebijakan Jeda Kemanusiaan.

Terlebih, Jeda Kemanusiaan yang diupayakan Komnas HAM pun belum berhasil karena dianggap minim representasi warga.

"TNI dan TPNPB justru berseteru dan juga dasar dari operasi militer di Papua itu sendiri," ungkap Fatia.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Adhyasta Dirgantara, Nirmala Maulana Achmad, Vitorio Mantalean | Editor: Diamanty Meiliana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Jessi Carina, Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com