Sengkarut Rencana Pembentukan Kodam Baru, Dinilai Aneh dan Bisa Perburuk Situasi Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menambah Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi di Tanah Air.

Rencana penambahan markas komando kewilayahan pertahanan TNI Angkatan Darat ini berangkat dari kebutuhan yang mendesak.

Meski demikian, rencana tersebut menuai kritik dari masyarakat.

Penambahan Kodam dinilai aneh. Bahkan, khusus untuk wilayah Papua, penambahan Kodam juga dianggap berpotensi akan memburuk situasi keamanan di sana.

Baru 15 Kodam

Saat ini, TNI AD memiliki 15 Kodam yang terdiri atas Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura.

Selanjutnya, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.

Dari daftar Kodam yang ada, terdapat beberapa Kodam yang membawahi sejumlah provinsi sekaligus.

Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada

Kodam Siliwangi, misalnya. Kodam yang saat ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo ini membawahi komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Banten dan Jawa Barat.

Sementara, Kodam yang membawahi satu provinsi baru ada beberapa, di antaranya, Kodam V/Brawijaya yang menaungi Jawa Timur dan Kodam Jayakarta yang membawahi DKI Jakarta.

Masih digodok

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, rencana penambahan Kodam hingga kini terus dimatangkan.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Prabowo menjelaskan, penambahan Kodam ini berkaitan langsung dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo.

Mendesak

Kodam II/Sriwijaya Markas Kodam II/Sriwijaya.

Ini dilakukan guna menebalkan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Penguatan pertahanan teritorial adalah hal yang mendesak," ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi, Minggu (12/2/2023).

Dahnil mengatakan penambahan Kodam merupakan keharusan yang semestinya segera dilakukan.

Menurut dia, Kodam perlu dibentuk di seluruh provinsi Indonesia demi memperkuat pertahanan Indonesia.

Dia menekankan penguatan pertahanan Indonesia menjadi tujuan utama dari rencana pembentukan Kodam ini.

"Untuk semakin memperkuat pertahanan Indonesia," ucap dia.

Cek lokasi

Empat provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya tak luput dari sasaran rencana pembentukan Kodam.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya akan mengecek lebih dulu lokasi yang tepat untuk berdirinya Markas Kodam di keempat provinsi baru tersebut.

Eks Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini menyebut kemungkinan satu Markas Kodam akan didirikan lebih dahulu di antara empat provinsi baru di Papua.

"Mungkin kita siapkan satu Kodam dulu di antara empat," kata Yudo usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2023 di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Sepakat dengan Menhan dan Panglima TNI, KSAD Sebut Setiap Provinsi Akan Punya Kodam

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, rencana penambahan Kodam bisa disetujui pada tahun ini.

"Tahun ini, kan itu tinggal mindahin. Contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ, nanti Danrem jadi Kasdam," ucap Dudung usai memimpin Rapim TNI AD 2023 di Mabesad, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Aneh

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi menegaskan, rencana penambahan Kodam di setiap provinsi aneh dan tidak mendesak.

"Saya sih enggak lihat urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh," ujar Muradi saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).

"Kenapa? Karena Kodam ini kan katakan militer. Militer kan mulai mundur sebaran, dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kemudian dibangun (Kodam) di 37 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat," sambungnya.

Menurutnya, penambahan Kodam sebenarnya bisa saja dilakukan. Akan tetapi, pembentukan Kodam itu semestinya dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, contohnya Papua.

Muradi juga mengatakan, penambahan Kodam bisa saja dilakukan, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan langsung dengan Timor Leste.

"Itu oke lah, memungkinkan, atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, atau misalnya di NTT," kata Muradi.

Perburuk situasi Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan penambahan Kodam di provinsi anyar Papua berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan di sana.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menegaskan, pemerintah selama ini minim evaluasi atas pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Terlebih, pendekatan militeristik juga tak pernah terbukti dapat menuntaskan masalah kemanusiaan di Papua.

"Tentu saja amat berbahaya sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan. Sepatutnya negara/pejabat negara tidak reaksioner dalam menyikapi situasi konflik yang terjadi," ungkap Fatia kepada Kompas.com, Minggu kemarin.

Okupansi militer ke Papua juga dinilai sudah berkontribusi terhadap gelombang pengungsi dari kalangan sipil yang kehidupannya selalu dikepung kontak senjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Selain itu, rencana penambahan kodam juga dianggap malah kontraproduktif dengan upaya negara melalui Komnas HAM lewat kebijakan Jeda Kemanusiaan.

Terlebih, Jeda Kemanusiaan yang diupayakan Komnas HAM pun belum berhasil karena dianggap minim representasi warga.

"TNI dan TPNPB justru berseteru dan juga dasar dari operasi militer di Papua itu sendiri," ungkap Fatia.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Adhyasta Dirgantara, Nirmala Maulana Achmad, Vitorio Mantalean | Editor: Diamanty Meiliana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Jessi Carina, Dani Prabowo)