JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi mempertanyakan urgensi dari rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang ingin melengkapi Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi di Indonesia.
Muradi menilai tidak ada urgensi yang mengharuskan pembentukan Kodam di semua provinsi.
"Saya sih enggak lihat urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh," ujar Muradi saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).
"Kenapa? Karena Kodam ini kan katakan militer. Militer kan mulai mundur sebaran, dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kemudian dibangun (Kodam) di 37 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat," sambungnya.
Muradi menjelaskan, penambahan Kodam sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan.
Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua
Hanya, seharusnya, pembentukan Kodam itu dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, misalnya seperti Papua.
Atau, kata Muradi, Kodam juga bisa dibentuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan dengan Timor Leste.
"Itu oke lah, memungkinkan. Atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Atau misalnya di NTT," kata Muradi.
Menurut Muradi, selain di daerah yang dia sebut di atas, tidak perlu lagi ada pembentukan Kodam.
Sebab, pada dasarnya, pengamanan wilayah berada di bawah tanggung jawab kepolisian, bukan TNI.
Terlebih, metode perang yang saat ini berlaku sudah berubah menjadi perang siber.
Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada
"Kalaupun kemudiam dipaksakan, sekarang pertanyaannya adalah mereka akan seperti apa? Apakah akan kembali ke mode lama dengan perkuat teritorial? Sementara perangnya sudah berubah bergeser dari perang konservatif, normatif, bergeser yang mengarah pada kekuatan yang siber, dan sebagainya. Ancamannya sudah berbeda. Jadi kalaupun kemudian dipaksakan, ya untuk apa?" tukasnya.
Muradi menilai bahwa total Kodam yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup.
Sebab, pembentukan Kodam juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika di daerah yang akan dibentuk Kodam ini tidak terlihat jelas bentuk ancamannya.
Akan tetapi, dirinya menyarankan agar Kodam bisa ditambah di wilayah Papua dan wilayah yang berbatasan dengan negara asing.