Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Pertanyakan Urgensi Pembentukan Kodam di Semua Provinsi RI: Itu Agak Aneh...

Kompas.com - 12/02/2023, 12:54 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi mempertanyakan urgensi dari rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang ingin melengkapi Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi di Indonesia.

Muradi menilai tidak ada urgensi yang mengharuskan pembentukan Kodam di semua provinsi.

"Saya sih enggak lihat urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh," ujar Muradi saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).

"Kenapa? Karena Kodam ini kan katakan militer. Militer kan mulai mundur sebaran, dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kemudian dibangun (Kodam) di 37 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat," sambungnya.

Muradi menjelaskan, penambahan Kodam sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan.

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Hanya, seharusnya, pembentukan Kodam itu dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, misalnya seperti Papua.

Atau, kata Muradi, Kodam juga bisa dibentuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan dengan Timor Leste.

"Itu oke lah, memungkinkan. Atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Atau misalnya di NTT," kata Muradi.

Menurut Muradi, selain di daerah yang dia sebut di atas, tidak perlu lagi ada pembentukan Kodam.

Sebab, pada dasarnya, pengamanan wilayah berada di bawah tanggung jawab kepolisian, bukan TNI.

Terlebih, metode perang yang saat ini berlaku sudah berubah menjadi perang siber.

Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada

"Kalaupun kemudiam dipaksakan, sekarang pertanyaannya adalah mereka akan seperti apa? Apakah akan kembali ke mode lama dengan perkuat teritorial? Sementara perangnya sudah berubah bergeser dari perang konservatif, normatif, bergeser yang mengarah pada kekuatan yang siber, dan sebagainya. Ancamannya sudah berbeda. Jadi kalaupun kemudian dipaksakan, ya untuk apa?" tukasnya.

Muradi menilai bahwa total Kodam yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup.

Sebab, pembentukan Kodam juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika di daerah yang akan dibentuk Kodam ini tidak terlihat jelas bentuk ancamannya.

Akan tetapi, dirinya menyarankan agar Kodam bisa ditambah di wilayah Papua dan wilayah yang berbatasan dengan negara asing.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Nasional
Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Nasional
Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Nasional
Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Nasional
Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com