Politisi PDI-P Kritik Jokowi Tak Jelas soal Papua, hingga Banyak Prajurit TNI Tewas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan belum ada perintah jelas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelibatan TNI untuk mengatasi gejolak keamanan di Papua.

Maka dari itu, TB Hasanuddin meminta agar TNI tidak melulu disalahkan terkait serangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

"Sampai hari ini belum ada perintah yang jelas dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengatasi gejolak di Papua. Jadi, jangan apa-apa menanyakan dan menyalahkan tentara, TNI," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).

TB Hasanuddin mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan TNI, disepakati bahwa dasar hukum operasi militer di Papua tidak jelas.

Baca juga: Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Wapres Minta Aparat Jaga Tempat Strategis di Papua

Menurut dia, sejak 2 tahun lalu, peraturan presiden (perpres) akan dikeluarkan sebagai dasar hukum operasi oleh TNI ini. Namun, hingga saat ini, perpres tersebut tak kunjung dikeluarkan.

"Kalau perpres diturunkan, jelas nanti bagaimana pelibatan TNI di sana," ucap Hasanuddin.

"Selama perpres itu tidak ada, sulit untuk menentukan bentuk-bentuk operasinya seperti apa. Apakah operasi intelijen, operasi teritorial, atau operasi tempur. Kan macam-macamnya ada," sambung dia.

TB Hasanuddin menyampaikan, saat ini TNI berada di bawah kendali polisi dalam melaksanakan operasi di Papua.

Baca juga: Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Walhasil, TNI kerap ragu dalam bertindak, sehingga malah banyak tentara yang meninggal ketika bertemu KKB.

"Sekarang ini TNI operasi di sana penuh dengan keraguan. Akhirnya banyak yang meninggal. Ini saya kejar apa bagaimana? Kalau saya kejar, saya kan di bawah perintah polisi," ucap Hasanuddin.

Dia menilai TNI dalam posisi serba salah apabila ikut menembak, karena KKB akan berpikir bahwa TNI juga ikut melakukan fungsi penegakan hukum.

Dengan begitu, kata TB Hasanuddin, maka bisa saja penembakan yang dilakukan TNI malah dikaitkan ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Jadi pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan presiden tentang bentuk operasi yang akan dilakukan dalam pelibatan TNI di Papua," kata dia.

Sebagai informasi, KKB kembali berulah di Papua dengan membakar pesawat Susi Air.

Bahkan, pilot Susi Air yang merupakan warga negara asing itu diduga disandera oleh KKB, walaupun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono belum bisa memastikan kebenarannya.