Salin Artikel

Politisi PDI-P Kritik Jokowi Tak Jelas soal Papua, hingga Banyak Prajurit TNI Tewas

Maka dari itu, TB Hasanuddin meminta agar TNI tidak melulu disalahkan terkait serangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

"Sampai hari ini belum ada perintah yang jelas dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengatasi gejolak di Papua. Jadi, jangan apa-apa menanyakan dan menyalahkan tentara, TNI," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).

TB Hasanuddin mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan TNI, disepakati bahwa dasar hukum operasi militer di Papua tidak jelas.

Menurut dia, sejak 2 tahun lalu, peraturan presiden (perpres) akan dikeluarkan sebagai dasar hukum operasi oleh TNI ini. Namun, hingga saat ini, perpres tersebut tak kunjung dikeluarkan.

"Kalau perpres diturunkan, jelas nanti bagaimana pelibatan TNI di sana," ucap Hasanuddin.

"Selama perpres itu tidak ada, sulit untuk menentukan bentuk-bentuk operasinya seperti apa. Apakah operasi intelijen, operasi teritorial, atau operasi tempur. Kan macam-macamnya ada," sambung dia.

TB Hasanuddin menyampaikan, saat ini TNI berada di bawah kendali polisi dalam melaksanakan operasi di Papua.

Walhasil, TNI kerap ragu dalam bertindak, sehingga malah banyak tentara yang meninggal ketika bertemu KKB.

"Sekarang ini TNI operasi di sana penuh dengan keraguan. Akhirnya banyak yang meninggal. Ini saya kejar apa bagaimana? Kalau saya kejar, saya kan di bawah perintah polisi," ucap Hasanuddin.

Dia menilai TNI dalam posisi serba salah apabila ikut menembak, karena KKB akan berpikir bahwa TNI juga ikut melakukan fungsi penegakan hukum.

"Jadi pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan presiden tentang bentuk operasi yang akan dilakukan dalam pelibatan TNI di Papua," kata dia.

Sebagai informasi, KKB kembali berulah di Papua dengan membakar pesawat Susi Air.

Bahkan, pilot Susi Air yang merupakan warga negara asing itu diduga disandera oleh KKB, walaupun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono belum bisa memastikan kebenarannya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/20134451/politisi-pdi-p-kritik-jokowi-tak-jelas-soal-papua-hingga-banyak-prajurit-tni

Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke