Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Kompas.com - 06/02/2023, 06:42 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik ingin dilibatkan dalam proses penjaringan calon presiden (capres) yang dilakukan oleh partai politik (parpol).

Berdasarkan survei yang dilakukan 24-26 Januari 2023, sebesar 94,7 persen publik ingin dilibatkan dalam proses pencarian figur capres.

Sementara itu, hanya 4,8 persen responden yang menyerahkan proses tersebut pada pengurus internal parpol, dan 0,5 persen tidak menjawab.

“Delapan bulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden, dan calon wakil presiden dibuka, upaya partai politik menjaring bakal calon presiden sudah makin meramaikan panggung politik nasional,” ujar peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dikutip dari Harian Kompas, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

“Publik berharap proses penjaringan ini tidak elitis, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat,” katanya lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui telah menyatakan pendaftaran capres-cawapres dimulai 19 Oktober-25 November 2023.

Litbang Kompas/DDA/YOH Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan Dalam Penjaringan Capres

Di sisi lain, mayoritas publik ingin parpol melakukan penjaringan capres melalui mekanisme konvensi terbuka, yang bebas diikuti oleh siapapun, baik kader parpol, maupun figur non parpol.

Jumlah responden yang menginginkan proses konvensi terbuka sebanyak 68,8 persen.

Baca juga: PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

Sementara 11,4 persen responden sepakat konvensi dilakukan khusus untuk kader parpol, baik kader internal, maupun eksternal.

Kemudian, 9,1 persen responden memilih proses konvensi hanya melibatkan kader internal parpol. Sedangkan 8,3 persen responden menyatakan konvensi tak perlu dilakukan.

Untuk diketahui, jajak pendapat ini melibatkan 512 responden dari 34 provinsi. Para responden diwawancarai melalui sambungan telefon.

Sampel dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk.

Survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,33 persen.

Baca juga: Singgung Hasil Survei, Demokrat Minta Bakal Mitra Koalisi Pertimbangkan Capres-Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com