Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Kompas.com - 02/02/2023, 16:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Sadarestuwati mengaku partainya menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana perombakan kabinet atau reshuffle.

Terkait tidak adanya reshuffle pada Rabu Pon (1/2/2023) kemarin, PDI-P juga menghormati hal tersebut karena wewenang Presiden.

"Iya dong. Itu hak prerogatif presiden," kata Sadarestuwati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sadarestuwati juga menepis bahwa PDI-P adalah partai yang meminta presiden melakukan reshuffle kepada menteri Partai Nasdem.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Digoyang Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Adapun sebelumnya, dua elite PDI-P yaitu Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyarankan Jokowi merombak kabinet.

Dua menteri Partai Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dianggap harus dievaluasi dengan cara reshuffle.

"Siapa yang minta? Enggak ada yang minta," imbuh Sadarestuwati.

"Ndak, ndak lah, enggak ada," tambahnya.

Baca juga: Kode Jokowi soal Rabu Pon dan Reshuffle Kabinet yang Urung Terjadi

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR ini mengatakan bahwa partainya menyambut baik adanya niatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ia menegaskan, PDI-P adalah partai yang terbuka kepada siapa pun pihak, termasuk Partai Nasdem.

"Kami selalu menerima siapapun yang akan berkunjung, kan sudah kami buktikan beberapa waktu lalu Nasdem berkunjung, Demokrat berkunjung kami menerima," kata dia.

Isu reshuffle mengemuka satu bulan terakhir.

Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle kepada dua menteri Nasdem, Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Isu itu muncul setelah elite PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto mengatakan menteri-menteri Nasdem perlu dievaluasi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Akan tetapi, pada Rabu Pon kemarin, tidak ada reshuffle kabinet. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com