Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agaknya tengah digoyang seiring dengan berhembusnya isu reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa waktu terakhir.

Pada detik-detik terakhir menjelang hari Rabu Pon, hari di mana Presiden Joko Widodo kerap membuat keputusan penting, politikus Partai Nasdem itu tidak diundang rapat membahas pangan di Istana Kepresidenan, Selasa (1/2/2023) kemarin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pejabat yang hadir di rapat terbatas itu antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi selepas rapat.

Baca juga: Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet Hari ini ?

Ia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya alasan Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu.

Purnawirawan Polri ini pun pun enggan berkomentar saat ditanya ketidakhadiran Syahrul ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu ini.

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Jokowi pun mengamini penjelasan Budi mengenai alasannya tidak mengundang Syahrul dalam rapat tersebut.

"Oh yang (rapat) langsung operasional lapangan memang. Operasional lapangan mengenai operasi pasar. Operasi pasar urusannya Badan Urusan Logistik (Bulog)," ujar Jokowi selepas menghadiri peringatan HUT PSI, Selasa malam.

"Urusannya dengan Bulog, dengan Badan Pangan Nasional. Dengan Menteri Perdagangan karena perdagangan," kata dia.

Dituding Salah Beri Data

Syahrul Yasin Limpo kerap menjadi sasaran kritik oleh elite-elite PDI Perjuangan, partai pemilik suara terbanyak di barisan koalisi pendukung pemerintah.

Ketua DPP PDI-P sekaligus anggota Komisi IV Djarot Saiful Hidayat misalnya pernah blak-blakan bahwa kinerja Syahrul dan koleganya asal Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, harus dievaluasi.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot, 3 Januari 2023 lalu.

Baca juga: Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi - Surya Paloh

Terbaru, Syahrul juga dituding oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanyo bahwa ia salah memberikan data ekspor beras kepada Jokowi.

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengklaim tindakan Syahrul membuat Jokowi salah menyampaikan materi pidato. Padahal, Jokowi telah mengatakan bahwa Indonesia mengalami swasembada beras.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," kata Hasto.

Baca juga: Dulu Malu, Kenapa Kini Jokowi Kembali Impor Beras?

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," imbuh dia.

Menurut Hasto, data yang diberikan Syahrul kepada Jokowi salah, dan PDI-P khawatir hal itu bakal berdampak pada publik.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar dia.

Pembelaan Syahrul

Merespons tudingan Hasto, Syahrul menyatakan bahwa data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Ia mengaku telah mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul, dikutip dari Antara.

Baca juga: PDI-P Tuding Mentan Salah Beri Data ke Jokowi, Nasdem: Yang Berhak Mengevaluasi Presiden

Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu pun meminta semua pihak untuk menghargai jerih payah petani yang telah bersusah payah memproduksi beras.

"Masalah beras kita tidak boleh main-main lah, tetapi tolong hargai juga ya jerih payah semua petani yang ada. Tentu saja kita harus berterima kasih, mereka berpanas-panas dengan segala macam keringat yang dimiliki, produksinya harus kita hargai,” tutur dia.

Dalam beberapa kesempatan, Syahrul juga sudah angkat bicara mengenai beragam kritik yang diarahkan kepadanya dan peluangya dicopot dari kabinet bila reshuffle dilakukan.

Syahrul mengaku fokus bekerja dan menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Jokowi.

"Kita ini kan menteri kerja. Kerja saja. Kita di lapangan terus," kata Syahrul, 13 Januari 2023 lalu.

"Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," katanya lagi.