Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Kompas.com - 01/02/2023, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa soal pencapresan bukan urusannya, melainkan partai politik (parpol) atau gabungan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi tersebut.

"Ya memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Oleh karena itu, Dasco menilai tidak tepat apabila urusan pencapresan ada yang mengaitkannya dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Sebab, menurutnya, setiap tokoh yang ingin maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ditentukan oleh partai politik atau gabungan parpol yang sudah memenuhi persyaratan ambang batas presidential threshold 20 persen.

"Jadi, kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya," ujar Dasco.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR ini berpandangan bahwa sah-sah saja apabila ada capres yang berharap mendapatkan dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi.

"Namun, itu kan sifatnya tidak mengikat. Lebih kepada sebagai penguat daripada calon presiden yang akan bertarung nanti," kata Dasco.

Baca juga: Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menjawab soal kabar yang menyebutkan bahwa dirinya sempat keberatan dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Kabar ini mencuat setelah Jokowi bertemu Surya Paloh di istana beberapa waktu lalu.

Namun, hal tersebut dibantah Jokowi. Ia menegaskan soal pencapresan merupakan urusan partai atau gabungan partai.

"Itu urusannya partai. Urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

"Apa urusannya (dengan) Presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana. Dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjannya banyak," katanya lagi.

Baca juga: Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com