Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kompas.com - 31/01/2023, 09:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Anies Baswedan merupakan langkah maju bagi Koalisi Perubahan.

Setelah ini, Anies didorong untuk bergegas menujuk calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya agar Koalisi Perubahan bisa segera diresmikan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

"Koalisi Perubahan ini sebaiknya juga segera menentukan siapa pasangan cawapres yang sedianya siap ditunjuk untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Menurut Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal akan memberikan peluang bagi koalisi partai politik untuk menciptakan efek bola salju atau snowball effect.

Bagi Koalisi Perubahan, masa sosialisasi pencapresan Anies akan menjadi lebih panjang sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal ini penting mengingat tingkat elektoral Anies masih jauh tertinggal di belakang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, kata Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal membuka peluang Koalisi Perubahan untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal, sekaligus meraup undecided voters dan swing voters.

"Deklarasi awal pencapresan Anies juga akan memberikan kesempatan kepada Koalisi Perubahan untuk lebih efektif melakukan klarifikasi dan memitigasi serangan-serangan yang barangkali siap dihantamkan oleh lawan politik kepada individu Anies dan gerbong koalisinya," ujarnya.

Baca juga: Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Memang, lanjut Umam, sejak lama pembahasan tentang sosok cawapres masih alot di internal Koalisi Perubahan.

Demokrat bersikukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon RI-2. Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan atau Aher, yang mendampingi Anies.

Terkait ini, ketiga partai disarankan untuk membuka diri dan membahasnya secara terbuka.

"Semua stakeholders koalisi harus membuka diri untuk mendiskusikan secara transparan, apa saja kriterianya dan siapa saja alternatifnya," ucap Umam.

Umam menilai, sosok cawapres Anies harus sesuai dengan kriteria yang pernah diajukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Sebab, Nasdem telah memberi keleluasaan buat Anies menunjuk calon pendampingnya.

Cawapres Anies juga hendaknya mampu mendongkrak elektabilitas, mendukung soliditas koalisi, dan kelak mendorong hadirnya pemerintahan yang efektif.

"Jika semua pihak membuka diri, seharusnya sumbatan-sumbatan komunikasi bisa diantisipasi," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com