Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/01/2023, 14:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusannya untuk tidak memberlakukan lockdown (karantina wilayah) pada masa awal pandemi Covid-19 sudah tepat.

Sebab, menurut dia, masyarakat dan pemerintah akan sulit jika lockdown diberlakukan saat itu.

"Coba saat itu, misal kita putuskan lockdown. Hitungan saya, dalam dua atau tiga minggu rakyat sudah enggak bisa," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"(Rakyat) memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup. Negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi: Saya Semadi Tiga Hari untuk Putuskan Lockdown atau Tidak

Kemudian, jika hal itu terjadi, Jokowi yakin justru menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat.

"Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," ujar Jokowi.

Ia lantas menceritakan pengalamannya melakukan semedi selama tiga hari sebelum memutuskan kebijakan penanganan Covid-19.

Saat itu, Wali Kota Solo ini mempertimbangkan apakah Indonesia harus melakukan lockdown atau tidak.

Pasalnya, sejumlah negara sudah menerapkan kebijakan lockdown terlebih dulu.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Kebijakan Pakai Masker: WHO Bingung, Kita Juga Bingung

Oleh karenanya, Jokowi merasakan ada banyak tekanan dari berbagai pihak yang harus dihadapinya.

"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19.

Selain itu, Jokowi mengatakan, 80 persen anggota kabinet Indonesia Maju juga sudah meminta agar lockdown diberlakukan untuk menekan laju Covid-19.

Kemudian, anggota DPR RI dan partai politik juga meminta menerapkan kebijakan serupa.

"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen, 'Pak, lockdown', karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya (minta) lockdown," kata Jokowi.

Baca juga: Soal Kasus Covid-19 Naik, PB IDI: Tak Ada Pembicaraan Saat Ini untuk Rekomendasikan Lockdown

Namun, Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan lockdown. Ia mempertimbangkan kondisi masyarakat jika kebijakan itu diterapkan.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa dirinya sebagai Kepala Negara tidak bisa sembarang mengambil keputusan di masa krisis.

Sebab, semua yang diputuskannya menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa kita grusa-grusu kita bisa salah, kita bisa keliru," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Putuskan Kebijakan Ekonomi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com