Menpan-RB Minta Pemda Pakai Zoom Bahas Birokrasi Tanpa Kirim Utusan ke Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meminta supaya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengutus perwakilan ke Jakarta hanya untuk berkonsultasi tentang berbagai persoalan birokrasi.

Azwar menilai hal itu tidak efisien dan sudah terdapat cara yang lebih efektif buat berkonsultasi terkait permasalahan birokrasi.

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," kata Azwar seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Sabtu (28/1/2023).

Azwar menekankan pentingnya efisiensi yang harus dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

Baca juga: Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Menurut Azwar, konsultasi pemerintah daerah melalui utusan ke Jakarta tidak efisien dan tidak cepat menyelesaikan persoalan. Sebab butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

Azwar meminta supaya pemerintah daerah memanfaatkan sarana penyampaian laporan secara digital supaya efektif dan efisien.

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” kata Azwar.

Di sisi lain, Azwar juga menyoroti kelemahan dalam pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun di tangan KLPD.

Baca juga: Menpan RB: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Hampir Rp 500 T, Kegiatannya Seminar

Menurut Azwar, kelemahan pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan itu karena digunakan untuk sosialisasi.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," ucap Azwar.

Menurut Azwar, anggaran penanganan kemiskinan itu tersebar di 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Azwar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya birokrasi bekerja sama, termasuk dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Buat memastikan tujuan program itu tercapai, kata Azwar, Kemenpan-RB bertugas untuk mengawasi tata kelola anggaran dari kementerian/lembaga untuk menciptakan program yang lebih berdampak terhadap penanganan kemiskinan.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

“Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” ujar Azwar.

Azwar mencontohkan, Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas rencana penanganan stunting.

Kemenpan-RB, kata Azwar, memeriksa apakah terdapat anggaran pemberian gizi untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) buat penanganan stunting.

“Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak, dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau ibu-ibu yang sedang hamil,” ujar Azwar.