Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Hampir Rp 500 T, Kegiatannya Seminar

Kompas.com - 14/12/2022, 19:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun.

Namun, kata Azwar, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen.

Pernyataan ini Azwar kemukakan saat memaparkan materinya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran hampir Rp 500 triliun penanganan kemiskinan, tapi hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen,” kata Azwar di KPK, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Ombudsman: Badai PHK Massal Berdampak ke Kenaikan Jumlah Penganggur hingga Kemiskinan

Azwar menuturkan, Kemenpan RB telah memutuskan reformasi birokrasi tematik. Salah satunya adalah reformasi birokrasi penanganan kemiskinan.

Dengan demikian, kata dia, jika reformasi birokrasi di suatu kementerian/lembaga benar, maka program menurunkan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dampaknya akan terukur.

Namun, Azwar menuturkan, pihaknya mendapati beberapa program upaya menurunkan kemiskinan masih hanya berwujud seminar, perjalanan dinas, dan studi banding tentang kemiskinan.

“Programnya (menurunkan) kemiskinan tapi kegiatannya, sering saya sampaikan di mana-mana, masih seminar tentang kemiskinan, perjalanan dinas tentang kemiskinan, studi banding tentang kemiskinan,” kritik Azwar.

Dia menuturkan, pihaknya akan membenahi tata kelola dan mencermati program upaya menurunkan kemiskinan. Program tersebut akan menjadi instrumen apakah reformasi birokrasi suatu kementerian/lembaga dinyatakan baik atau buruk.

Baca juga: Wapres Minta Mardiono Berkordinasi dengan Lembaga Terkait soal Pengentasan Kemiskinan

“Oleh karena itu, maka ini tata kelolanya akan kita beresin kita pelototin menjadi bagian instrumen,” ujar Azwar.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin per MAret 2022 adalah 9,54 persen. Jumlah ini menurun 0,17 poin terhadap September 2021 dan menurun 0,6 persen poin terhadap Maret 2021.

Adapun jumlah penduduk miskin per Maret tahun ini adalah 26,16 juta orang, turun 0,34 juta dibanding September 2021 dan 1,38 juta dibanding Maret 2021.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 adalah 11,82 juta, turun dari 11,86 juta orang pada September 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com