BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disebut salah kirim data terkait kebijakan impor beras ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023)
Baca juga: Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas
Hal itu disampaikannya dalam menjawab pertanyaan hadirin acara "Ngobras" Ngobrol Bareng Sekjen di Kantor DPC Kota Bandung.
Mulanya, Hasto ditanya oleh seorang pemuda tentang politik.
Pemuda itu bertanya apakah politik begitu kotor sehingga banyak generasi muda enggan terjun mendalaminya.
Setelah itu, Hasto menjawab dengan mencontohkan kinerja Mentan soal kebijakan impor beras.
Ia menyatakan, PDI-P terpaksa menyetujui kebijakan impor itu karena melihat data awal dari Mentan.
Namun, rupanya data yang diberikan Mentan kepada Presiden tidak benar.
Baca juga: Mentan SYL Bantah Food Estate Kalteng Gagal
Hal ini yang kemudian dikhawatirkan PDI-P akan berdampak kepada publik.
"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," ucap Hasto.
"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," ujar dia.
Hasto khawatir kebijakan impor beras ini berbanding terbalik dengan pidato presiden soal swasembada beras.
Terlebih, ada kesalahan data yang diberikan kepada presiden.
"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar Hasto.
Baca juga: Temui Wapres, Mentan Lapor Stok Beras Cukup
Kendati demikian, Hasto juga menilai bahwa memaknai politik harus bergantung kepada cara berpikir setiap orang.