Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/01/2023, 20:33 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Ma'ruf, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, dalam pertemuan itu, Syahrul melaporkan bahwa stok beras nasional mencukupi meski pemerintah memutuskan mengimpor beras.

"Sampai saat ini hasil pertanian lumayan bagus, sebenarnya dalam konteks impor beras dalam diskusi dengan Wapres, kata Pak Menteri Pertanian itu sebetulnya stok cukup," kata Masduki dalam keterangan video.

Baca juga: Sudah Impor, tapi Beras Masih Mahal, Buwas Salahkan Oknum

Masduki menuturkan, berdasarkan keterangan Syahrul, impor dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis seperti kenaikan harga maupun faktor-faktor lain.

"Tapi pada dasarnya sebenarnya tidak impor pun sebenarnya sudah cukup karena stok nasional cukup tahun ini menurut dia cukup," ujar Masduki.

Di samping itu, dalam pertemuan ini, Syahrul juga mengundang Ma'ruf untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian yang akan dihadiri oleh pemerintah-pemerintah daerah.

Syahrul juga mengajak Ma'ruf untuk berkunjung ke daerah-daerah yang sukses membangun pertaniannya, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Baca juga: Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

"Wapres akan melihat jadwalnya kalau memang membutuhkan untuk melakukan kunjungan ke lapangan," kata Masduki.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berjanji akan mendatangkan 500.000 ton beras impor paling lambat datang pada pertengahan Februari 2023.

Beras tersebut didatangkan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kita usahakan Januari selesai, paling lambat pertengahan Februari," ujar Budi Waseso saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (20/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Terbuka Sandiaga Bergabung: Beliau Tokoh Nasional yang Mumpuni

PPP Terbuka Sandiaga Bergabung: Beliau Tokoh Nasional yang Mumpuni

Nasional
Prima dan KPU Akui Tak Ada Mediasi, Jubir PN Jakpus: 'No Comment'

Prima dan KPU Akui Tak Ada Mediasi, Jubir PN Jakpus: "No Comment"

Nasional
Tak Ada Anggaran Santunan Korban Gagal Ginjal, Menko PMK: Diupayakan Pakai Dana yang Lain

Tak Ada Anggaran Santunan Korban Gagal Ginjal, Menko PMK: Diupayakan Pakai Dana yang Lain

Nasional
Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi Ringan, Penegakan Kode Etik Dipertanyakan

Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi Ringan, Penegakan Kode Etik Dipertanyakan

Nasional
Sanksi Buat Hakim MK Guntur Hamzah Dinilai Kurang Sepadan

Sanksi Buat Hakim MK Guntur Hamzah Dinilai Kurang Sepadan

Nasional
Didiuga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, LHKPN Hakim Agung Gazalba Saleh Cuma Rp 7,8 M

Didiuga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, LHKPN Hakim Agung Gazalba Saleh Cuma Rp 7,8 M

Nasional
Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Nasional
Singgung Rombongan Moge Dikawal Masuk Tol, Kapolri Minta Jajaran Selektif Beri Pengawalan

Singgung Rombongan Moge Dikawal Masuk Tol, Kapolri Minta Jajaran Selektif Beri Pengawalan

Nasional
Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS 'Walkout', hingga Terima Kasih Pemerintah

Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS "Walkout", hingga Terima Kasih Pemerintah

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Gazalba Saleh, MA Bicara Soal Aturan UU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Gazalba Saleh, MA Bicara Soal Aturan UU

Nasional
Protes Perppu Ciptaker, BEM UI Buat Meme 'DPR Rumahnya Tikus'

Protes Perppu Ciptaker, BEM UI Buat Meme "DPR Rumahnya Tikus"

Nasional
KPK: Lukas Enembe Mogok Minum Obat, tapi Cuma 2 Hari

KPK: Lukas Enembe Mogok Minum Obat, tapi Cuma 2 Hari

Nasional
ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Kemenkes: Kita Diminta untuk Tetap Waspada

ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Kemenkes: Kita Diminta untuk Tetap Waspada

Nasional
KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

Nasional
KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke