Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Kompas.com - 27/01/2023, 20:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disebut salah kirim data terkait kebijakan impor beras ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023)

Baca juga: Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hal itu disampaikannya dalam menjawab pertanyaan hadirin acara "Ngobras" Ngobrol Bareng Sekjen di Kantor DPC Kota Bandung.

Mulanya, Hasto ditanya oleh seorang pemuda tentang politik.

Pemuda itu bertanya apakah politik begitu kotor sehingga banyak generasi muda enggan terjun mendalaminya.

Setelah itu, Hasto menjawab dengan mencontohkan kinerja Mentan soal kebijakan impor beras.

Ia menyatakan, PDI-P terpaksa menyetujui kebijakan impor itu karena melihat data awal dari Mentan.

Namun, rupanya data yang diberikan Mentan kepada Presiden tidak benar.

Baca juga: Mentan SYL Bantah Food Estate Kalteng Gagal

Hal ini yang kemudian dikhawatirkan PDI-P akan berdampak kepada publik.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," ucap Hasto.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," ujar dia.

Hasto khawatir kebijakan impor beras ini berbanding terbalik dengan pidato presiden soal swasembada beras.

Terlebih, ada kesalahan data yang diberikan kepada presiden.

"(Indonesia) pernah mendapatkan penghargaan (swasembada beras). Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, di dalam Mentan memberikan data yang salah kepada presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah," ujar Hasto.

Baca juga: Temui Wapres, Mentan Lapor Stok Beras Cukup

Kendati demikian, Hasto juga menilai bahwa memaknai politik harus bergantung kepada cara berpikir setiap orang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com