Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, Mentan Lapor Stok Beras Cukup

Kompas.com - 24/01/2023, 20:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Ma'ruf, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, dalam pertemuan itu, Syahrul melaporkan bahwa stok beras nasional mencukupi meski pemerintah memutuskan mengimpor beras.

"Sampai saat ini hasil pertanian lumayan bagus, sebenarnya dalam konteks impor beras dalam diskusi dengan Wapres, kata Pak Menteri Pertanian itu sebetulnya stok cukup," kata Masduki dalam keterangan video.

Baca juga: Sudah Impor, tapi Beras Masih Mahal, Buwas Salahkan Oknum

Masduki menuturkan, berdasarkan keterangan Syahrul, impor dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis seperti kenaikan harga maupun faktor-faktor lain.

"Tapi pada dasarnya sebenarnya tidak impor pun sebenarnya sudah cukup karena stok nasional cukup tahun ini menurut dia cukup," ujar Masduki.

Di samping itu, dalam pertemuan ini, Syahrul juga mengundang Ma'ruf untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian yang akan dihadiri oleh pemerintah-pemerintah daerah.

Syahrul juga mengajak Ma'ruf untuk berkunjung ke daerah-daerah yang sukses membangun pertaniannya, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Baca juga: Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

"Wapres akan melihat jadwalnya kalau memang membutuhkan untuk melakukan kunjungan ke lapangan," kata Masduki.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berjanji akan mendatangkan 500.000 ton beras impor paling lambat datang pada pertengahan Februari 2023.

Beras tersebut didatangkan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kita usahakan Januari selesai, paling lambat pertengahan Februari," ujar Budi Waseso saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (20/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com