Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Soal Kriteria Capres, Wapres: Partai Mestinya Sudah Paham

Kompas.com - 13/01/2023, 18:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpandangan, partai-partai politik sudah memiliki kriterianya sendiri mengenai calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilihan Preisden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal ini ia sampaikan saat ditanya awak media mengenai kriteria capres di mata Ma'ruf Amin.

"Saya kira partai itu mestinya sudah pahamlah, mereka kan ingin menang calonnya tentu dia memilih calon yang kira-kira akan memperoleh simpati dari masyarakat. Pasti itu, saya yakin itu," kata Ma'ruf seusai menghadiri Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Ma'ruf mengingatkan, pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik dan gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam konstitusi sehingga ia tidak mau mencampuri hal itu.

Baca juga: Cak Imin Targetkan PKB Dapat Jatah Wapres Lagi pada 2024

Namun, ia menekankan bahwa pencalonan presiden oleh partai politik tetap harus mengikuti aturan main yang berlaku.

Ia melanjutkan, hingga kini memang belum ada calon presiden dan wakil presiden yang definitif untuk Pemilu 2024 karena dinamika politik masih terus berjalan.

"Cuma mereka (partai politik) kan sampai hari ini kan belum ada calon yang fiks, yang definitif, masih diayak," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Aparat Tangkap KKB yang Berulah di Pegunungan Papua

Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinannya maju pada Pilpres 2024 mendatang, ia mengaku sudah cukup tua untuk kembali berkontestasi.

"Saya ini sudah tua, umur saya ini kan sekarang sudah masuk hampir 80 (tahun), bulan Maret itu 80 (tahun) saya. Saya pikir sudah cukup tua lah," kata Ma'ruf.

Menurut dia, Pilpres 2024 mendatang merupakan giliran tokoh-tokoh yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Kita sudah harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, saya kira itu," ujar mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com