Cak Imin: Jika Proporsional Tertutup Diusulkan 4 Tahun Sebelum Pemilu, PKB Mungkin Setuju

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku partainya mungkin akan menerima sistem pemilu legislatif proporsional tertutup, seandainya usulan ini tidak dikemukakan terlalu dekat dengan pemungutan suara.

Hal ini ia ungkapkan ketika membuka acara Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan PKB di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

"Menyangkut wacana sistem proporsional tertutup seandainya dilakukan 4 tahun sebelum pemilu, barangkali PKB juga akan mendukung, barangkali," ujar Muhaimin.

"Tapi kalau sistem proporsional tertutup dijalankan atau diputuskan satu tahun menjelang pemilihan umum, itu artinya menghambat seluruh proses yang sudah berjalan dengan baik di berbagai level tahapan pemilu," kata dia.

Baca juga: Dukung Proporsional Tertutup, PBB Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK

Polemik terkait sistem pemilu legislatif ini menyeruak menyusul pidato Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Catatan Akhir Tahun KPU akhir Desember 2022, meski usul ini sebelumnya sudah disampaikan Badan Pengkajian MPR RI beberapa bulan sebelumnya di KPU m

Dalam pidatonya, Hasyim saat itu mengomentari adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.

Ia mengimbau warga yang ingin maju sebagai caleg untuk menunda sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya, karena ada peluang MK memutus tak lagi memakai sistem proporsional terbuka di mana pemilih bisa mencoblos nama caleg di surat suara.

Baca juga: Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka, PAN: Demokrasi Kembali Gelap lewat Sistem Tertutup

Komentar ini menuai respons negatif dari mayoritas partai politik peserta pemilu. Hanya PDI-P yang mengaku setuju agar pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya mencoblos logo partai politik di surat suara.

Sebagai informasi, sistem proporsional terbuka ini telah diterapkan Indonesia secara penuh mulai Pemilu 2009, dan ketentuan ini juga ditegaskan pada UU Pemilu yang diteken pada 2017.

"PKB berharap kepada seluruh pelaksana pemilihan umum untuk konsisten melaksanakan pemilihan umum sesuai jadwal dan berdasarkan keputusan undang-undang," ujar Muhaimin.