Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Anwar Ibrahim: Penyelesaian Soal TKI Harus Lebih Menyeluruh

Kompas.com - 09/01/2023, 13:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, penyelesaian persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) harus dilakukan secara lebih menyeluruh.

Menurutnya hal itu penting agar para pekerja Indonesia dapat dibela.

"Alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal (hukum) cambuk itu sudah dihentikan, tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela," ujar PM Anwar dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1/2023).

PM Anwar menuturkan, dirinya dan Presiden Joko Widodo telah memastikan kinerja agensi penyalur TKI ke Malaysia tak sekedar fasilitas saja.

Baca juga: Jokowi Sebut Malaysia Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Dia menekankan agar para agensi TKI tak mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan para pekerja.

PM Anwar menambahkan, penyelesaian masalah TKI bertujuan menghindari renggangnya hubungan Malaysia dengan Indonesia.

"Insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa," tambahnya.

Adapun sebelum menggelar konferensi pers bersama, PM Anwar diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Senin pagi.

Baca juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia Temui Jokowi, Bahas Sawit hingga Kudeta Myanmar

Selain menanam pohon bersama, keduanya juga menyempatkan diri berkeliling Kebun Raya Bogor dengan menaiki mobil boogie dan berbincang santai.

Dalam pertemuan kedua negara pada Senin, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menseneg Pratikno.

Sementara itu, PM Malaysia didampingi sejumlah pejabat antara lain Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz

dan Menteri Besar Selangor Amirudin Shari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com