PM Anwar Ibrahim: Penyelesaian Soal TKI Harus Lebih Menyeluruh

BOGOR, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, penyelesaian persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) harus dilakukan secara lebih menyeluruh.

Menurutnya hal itu penting agar para pekerja Indonesia dapat dibela.

"Alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal (hukum) cambuk itu sudah dihentikan, tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela," ujar PM Anwar dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1/2023).

PM Anwar menuturkan, dirinya dan Presiden Joko Widodo telah memastikan kinerja agensi penyalur TKI ke Malaysia tak sekedar fasilitas saja.

Dia menekankan agar para agensi TKI tak mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan para pekerja.

PM Anwar menambahkan, penyelesaian masalah TKI bertujuan menghindari renggangnya hubungan Malaysia dengan Indonesia.

"Insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa," tambahnya.

Adapun sebelum menggelar konferensi pers bersama, PM Anwar diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Senin pagi.

Selain menanam pohon bersama, keduanya juga menyempatkan diri berkeliling Kebun Raya Bogor dengan menaiki mobil boogie dan berbincang santai.

Dalam pertemuan kedua negara pada Senin, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menseneg Pratikno.

Sementara itu, PM Malaysia didampingi sejumlah pejabat antara lain Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz

dan Menteri Besar Selangor Amirudin Shari.