Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Capres Harga Mati buat Gerindra, Peluang Sandiaga Unjuk Gigi Dinilai Tertutup

Kompas.com - 09/01/2023, 06:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, tertutup peluang bagi Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden (capres) Partai Gerindra.

Pasalnya, partai berlambang garuda itu telah menegaskan bakal mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres Pemilu 2024.

"Peluang Sandiaga untuk menjadi capres di Gerindra sudah tertutup," kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: Ketum Gerindra: Kalau Tidak Cocok sama Prabowo, Monggo Cari Partai Lain

Pencapresan Prabowo sudah berulang kali disampaikan oleh elite Gerindra. Pada Agustus 2022 lalu, Prabowo juga telah mengumumkan kesiapannya maju ke panggung Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Gerindra meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden partainya. Menurut Umam, upaya itu kian menegaskan bahwa pencapresan Prabowo tak bisa ditawar.

"Bahwa pencapresan Prabowo adalah harga mati bagi Gerindra," ujarnya.

Buat Gerindra, kata Umam, lebih baik kehilangan kadernya ketimbang membatalkan pencapresan Prabowo pada Pemilu 2024. Hal ini juga berlaku buat Sandiaga.

Oleh karenanya, elite Gerindra tak ambil pusing dengan isu hengkangnya Sandiaga ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk kepentingan pencapresan.

Baca juga: Singgung Kader Keluar Jalur, Prabowo: Lain di Bibir Lain di Hati...

"Gerindra tampaknya sudah ikhlas jika Sandiaga hijrah politik dari Gerindra ke partai lain, termasuk PPP," ucap Umam.

Jika benar Sandiaga bermanuver ke parpol lain, lanjut Umam, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu harus cepat-cepat beradaptasi di rumah barunya kelak.

Sebab, praktis Sandiaga merupakan pendatang baru yang belum punya akar yang kuat di partai barunya. Sementara, sisa waktu menuju pelaksanaan Pemilu 2024 tak banyak lagi.

Sandiaga juga harus berhitung pada posisi dan jabatan apa ia ditempatkan di partai barunya. Jangan sampai, berpindah partai justru membuatnya merugi.

"Harus ada negosiasi dan kompensasi politik maupun logistik yang jelas sebelum keputusan itu dijatuhkan," tutur dosen Universitas Paramdina itu.

Sebagaimana diketahui, belakangan ramai isu yang menyebutkan Sandiaga bakal hengkang dari Gerindra dan berpindah ke PPP. Diduga, langkah ini demi kepentingan pencapresan Pemilu 2024.

Sandiaga sendiri berulang kali menyatakan kesiapannya maju sebagai capres. Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengaku hingga kini masih berada di bawah naungan Gerindra.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com