Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periksa BPOM soal Gagal Ginjal, Komnas HAM Singgung Peringatan WHO di Gambia

Kompas.com - 02/01/2023, 16:46 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sub Komisi Penegakan HAM Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dicecar saat dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kasus gagal ginjal akut.

Hari mengatakan, hal itu terjadi ketika BPOM diperiksa Komnas HAM pada 23 Desember 2022. Pemeriksaan itu dihadiri langsung oleh para deputi BPOM.

Dalam pemeriksaan tersebut, Komnas HAM menyayangkan BPOM melakukan kewenangan intelijen ketika korban sudah berjatuhan, bukan saat peringatan dari badan kesehatan dunia (WHO) dikeluarkan.

"Mereka (BPOM) enggak paham kalau kerja intelijen harus dikerjakan ketika ada WHO Alert," ujar Hari saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Ketika BPOM Protes Disalahkan BPKN soal Gagal Ginjal, Sebut Pemeriksaan Sewenang-wenang

Padahal, kata Hari, peringatan dari WHO terkait kasus gagal ginjal di Gambia sudah diumumkan jauh-jauh hari.

Komnas HAM, kata Hari, menyayangkan sikap BPOM yang hanya mengambil langkah penelitian terkait obat-obatan Gambia yang masuk ke Indonesia. Tanpa melakukan tindakan pengujian sampel dari obat yang sudah beredar di Indonesia.

"Jadi mereka tidak meneliti obat-obatan yang ada. Bahkan mereka dicecar habis-habisan, di (pembahasan) post market-nya, jadi BPOM tidak ada kegiatan terkait post market berkaitan dengan (pengawasan obat) itu," tutur Hari.

Dalam pemeriksaan, Komnas HAM juga menyayangkan tindakan BPOM yang tidak mengambil sampel obat-obatan yang beredar di daerah. Apalagi, BPOM disebut hanya mengambil sampel obat yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol di Jakarta.

"Jadi pengambilan sampelnya pun tidak sampai ke daerah-daerah, pengambilan sampelnya bagaimana melihat EG dan DEG nya, padahal banyak di daerah yang harusnya dilakukan hal yang sama," kata Hari.

Baca juga: BPOM Buka Rekrutmen 458 Formasi PPPK, Berminat?

Sebagai informasi, sebanyak 199 anak meninggal dunia akibat obat sirup cair yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG).

Data tersebut merujuk pada data Kementerian Kesehatan per 16 November 2022. Adapun jumlah korban yang menderita gagal ginjal akut sebanyak 324 anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com