Wacana "Reshuffle" Menteri, Sinyal Kekecewaan Jokowi dan Pasrahnya Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Lagi-lagi, kabar yang beredar, reshuffle bakal menggoyang kursi menteri Partai Nasdem. Disinyalir, ini merupakan imbas manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan pun telah angkat bicara terkait ini. Meski tak gamblang, Jokowi mengisyaratkan peluang perombakan kabinet.

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet

Lantas, benarkah reshuffle bakal dilakukan dalam waktu dekat? Mungkinkah menteri Nasdem terdepak buntut pencapresan Anies?

Dua menteri

Isu reshuffle terhadap para menteri Nasdem sempat berembus Oktober lalu, sesaat setelah partai besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres.

Saat itu, relawan Jokowi terang-terangan meminta presiden mencopot menteri yang merupakan kader Nasdem. Alasannya, tak lain karena Nasdem mendukung pencapresan Anies.

Terbaru, PDI Perjuangan, partai penguasa yang juga menaungi Jokowi, meminta kepala negara mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PDI-P Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sempat menyinggung soal impor beras. Dia mengaku prihatin karena pemerintah kembali mengimpor beras padahal telah berkomitmen untuk swasembada.

Namun demikian, Djarot mengatakan, keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," ujarnya.

Senyuman Jokowi

Presiden Jokowi sendiri tak menutup peluang dilakukannya reshuffle. Namun, dia tak mengungkap detail kapan perombakan kabinet bakal dilakukan.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

Sementara, ditanya soal permintaan PDI-P untuk mengevaluasi dua menteri Nasdem, Jokowi tak banyak merespons. Mantan Wali Kota Solo itu hanya tersenyum.

Jokowi juga enggan membocorkan kisi-kisi menteri yang bakal ia copot jika reshuffle benar-benar dilakukan.

"Clue-nya, ya udah," kata Jokowi sambil meninggalkan awak media usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Pasrah

Merespons kabar itu, Nasdem seolah pasrah. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan, pihaknya siap menerima apa pun keputusan Jokowi.

“Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi Choirie saat dihubungi wartawan, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle, Nasdem: Siap Menghadapi Segala Situasi

Menurut Effendi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, Nasdem hanya bisa mengikuti apa pun keinginan Jokowi.

Namun, demikian, Effendi enggan berkomentar soal urgensi reshuffle kabinet saat ini. Dia mengatakan, pertimbangan perombakan kabinet hanya diketahui oleh Jokowi selaku presiden.

“Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden,” katanya.

Politis

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, sinyal reshuffle kali ini memang mengarah ke pergantian menteri dari Partai Nasdem. Ini tak lepas dari manuver Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai capres untuk Pemilu 2024.

"Menurut saya, reshuffle kali ini memang seakan-akan dikontekstualisasikan hanya untuk urusan pergantian menteri dari Nasdem, terutama setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Menurut Adi, tanda-tanda reshuffle bakal digelar dalam waktu dekat kian nyata. Presiden Joko Widodo belum lama ini lagi-lagi menyinggung soal pergantian menteri.

Dua parpol koalisi pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mengungkap rencana reshuffle pada awal Januari 2023. Menurut kedua partai, reshuffle bakal mencakup menteri urusan ketahanan pangan dan ekonomi.

Terbaru, sinyal reshuffle datang dari partai penguasa, PDI-P yang blak-blakan meminta presiden mengevaluasi dua menteri Nasdem.

"Ketika PDI-P yang bicara, apa pun judulnya, PDI-P ini adalah partai penguasa, partai tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar, bahkan diusung sebagai capres. Dan itu nada usulan PDI-P soal reshuffle nggak main-main," ucap Adi.

Presiden Jokowi sendiri, menurut Adi, memang menunjukkan gelagat tak biasa sejak Nasdem mengumumkan hendak mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Misalnya, saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres.

Lalu, awal November kemarin presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video.

Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.

Baca juga: Ditanya soal Urgensi Reshuffle Kabinet, Nasdem: Tergantung Perasaan Presiden

"Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman dan sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan," kata Adi.

Bagaimanapun, lanjut Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Dia bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok yang kontra dengan Jokowi.

Sementara, sebagai presiden, Jokowi menginginkan penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan.

Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN), atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air.

Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya kelak.

Oleh karenanya, menurut Adi, wajar saja jika presiden menunjukkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem dan bermaksud mencopot menteri-menteri partai besutan Surya Paloh tersebut.

"Jadi bagi saya reshuffle ini murni persoalan politik karena Nasdem mengusung Anis yang jelas-jelas selama ini adalah tokoh oposisi berseberangan dengan pemerintah," tutur Adi.