Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana "Reshuffle" Menteri, Sinyal Kekecewaan Jokowi dan Pasrahnya Nasdem

Kompas.com - 28/12/2022, 11:27 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Lagi-lagi, kabar yang beredar, reshuffle bakal menggoyang kursi menteri Partai Nasdem. Disinyalir, ini merupakan imbas manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan pun telah angkat bicara terkait ini. Meski tak gamblang, Jokowi mengisyaratkan peluang perombakan kabinet.

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet

Lantas, benarkah reshuffle bakal dilakukan dalam waktu dekat? Mungkinkah menteri Nasdem terdepak buntut pencapresan Anies?

Dua menteri

Isu reshuffle terhadap para menteri Nasdem sempat berembus Oktober lalu, sesaat setelah partai besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres.

Saat itu, relawan Jokowi terang-terangan meminta presiden mencopot menteri yang merupakan kader Nasdem. Alasannya, tak lain karena Nasdem mendukung pencapresan Anies.

Terbaru, PDI Perjuangan, partai penguasa yang juga menaungi Jokowi, meminta kepala negara mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PDI-P Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sempat menyinggung soal impor beras. Dia mengaku prihatin karena pemerintah kembali mengimpor beras padahal telah berkomitmen untuk swasembada.

Namun demikian, Djarot mengatakan, keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," ujarnya.

Senyuman Jokowi

Presiden Jokowi sendiri tak menutup peluang dilakukannya reshuffle. Namun, dia tak mengungkap detail kapan perombakan kabinet bakal dilakukan.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

Sementara, ditanya soal permintaan PDI-P untuk mengevaluasi dua menteri Nasdem, Jokowi tak banyak merespons. Mantan Wali Kota Solo itu hanya tersenyum.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com