Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Nilai Siapa Pun Boleh Ingin Presiden, tapi Rakyat yang Memilih

Kompas.com - 21/12/2022, 09:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, siapa pun boleh saja mengutarakan keinginannya menjadi presiden pada Pemilu 2024. Namun, itu semua dikembalikan kepada rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Hal itu dikatakan OSO menanggapi sejumlah tokoh yang sudah mulai mendeklarasikan keinginannya untuk maju pada Pilpres 2024.

"Itu sah-sah saja semua orang kepengin jadi presiden, itu sah-sah saja. Tapi kan yang memilih rakyat," ujar OSO saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022) malam.

Baca juga: Partai Hanura Dapat Nomor Urut 10 di Pemilu 2024

Sementara untuk Partai Hanura, OSO mengatakan, pihaknya masih berunding perihal sosok capres-cawapres yang akan didukung.

OSO mengatakan, Hanura tidak bisa berandai-andai dalam penentuan sosok yang akan maju pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Yang paling potensial yang akan jadi. Semuanya di Indonesia ini bisa terjadi, jadi kita tak boleh berandai-andai," tuturnya.

Di sisi lain, kata OSO, Partai Hanura akan berjuang semaksimal mungkin dalam Pemilu 2024 untuk masuk ke parlemen.

Baca juga: Gede Pasek Suardika Mengundurkan Diri dari Partai Hanura

Dia mengatakan, Hanura akan memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka di masa lalu yang membuat mereka tak masuk ke parlemen pada Pemilu 2019.

"Ya semaksimal mungkin agar kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Agar kita dapat membangun sistem dan kebersamaan sesuai dengan hati nurani rakyat," imbuh OSO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com