Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Menempatkan Anies sebagai Oposisi Itu Tidak Pas karena...

Kompas.com - 19/12/2022, 14:18 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, menempatkan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai.

Hal ini dikatakan Ahmad Ali menyusul adanya penilaian bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024.

Apalagi, menurut Ahmad Ali, Nasdem masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan membantu Presiden Jokowi.

"Tentunya menempatkan Pak Anies sebagai oposisi itu hal yang tidak pas, karena posisi Nasdem saat ini adalah partai yang sedang berada di pemerintahan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Nasdem Turun Jadi 3,2 Persen meski Sudah Deklarasi Anies

Ia lantas mengakui, tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk.

Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sifatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara yang belum sesuai, perlu diperbaiki.

Ia juga menyampaikan, tak elok rasanya jika program dari pemerintahan sebelumnya dihapus tiap berganti tampuk kekuasaan.

Menurut Ahmad Ali, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya.

"Tentunya yang kami inginkan adalah kami ingin program-program pembangunan yang ada di bangsa ini, tidak bisa kemudian setelah selesai satu rezim, terus penguasa berikutnya datang untuk menghapus jejak penguasa lama. Enggak boleh begitu," ujarnya.

Baca juga: Tak Masalah Anies Lanjutkan Program Jokowi, PKS: Platform Perubahan Bukan Berarti Anti-Jokowi

Ditambah lagi, kata Ahmad, program pembangunan di era Jokowi juga dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Artinya, jika Undang-Undang itu belum direvisi, sudah menjadi tugas penguasa berikutnya untuk melanjutkan.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dimandatkan oleh UU. Ketika Presiden Jokowi lengser pada 2024, sudah menjadi kewajiban pemimpin selanjutnya untuk meneruskan pembangunan IKN.

"Jadi tidak boleh karena atas nama perubahan, UU kita tambal. Sekarang ketika kemudian tadi katakan Anies jadi presiden, UU yang memerintahkan itu sepanjang UU tidak diubah, Anies punya kewajiban untuk melakukan itu, kan," kata Ahmad Ali.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Nasdem memiliki visi untuk memperbaiki semua program yang tengah atau belum terlaksana di pemerintahan kali ini, jika capres yang diusungnya terpilih menjadi pemimpin di tahun 2024.

"Jadi sekali lagi, tidak bisa kemudian menempatkan Nasdem seperti partai oposisi. Kita bukan oposisi kok, Anies bukan oposisi," ujar Ahmad Ali.

"Kami ingin melakukan perubahan-perubahan ke depan dengan cara memperbaiki semua yang sedang atau belum terlaksana, yang masih kurang, itu hal yang biasa," katanya lagi.

Baca juga: Demokrat Tak Masalah jika Anies Lanjutkan Program Jokowi yang Pas, tapi...

Halaman:


Terkini Lainnya

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com