Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Kompas.com - 01/12/2022, 16:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 392,1 triliun untuk belanja infraastruktur pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"(Anggaran) infrastruktur tahun depan mencapai Rp 392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp 211,1 trilun, transfer ke daerah Rp 95 triliun, dan pembiayaan Rp 86 triliun," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 100 Miliar untuk PT MRT Jakarta Akuisisi KCI

Saat hadir di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, Sri Mulyani pun mengungkapkan tujuan penggunaan anggaran itu.

Ia menyampaikan, anggaran infrastruktur akan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.

"Termasuk ibu kota negara baru Nusantara dan penguatan hilirasasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur," kata dia.

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur 2023 meningkat sekitar 7,75 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 363,8 triliun.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa anggaran di bidang pertahanan dan keamanan mencapai Rp 316,9 triliun pada tahun depan.

"(Anggaran) pertahanan, keamanan, TNI, Polri dan seluruh yamg melaksanakan utk termasuk tahapan pemilu mencapai Rp 316,9 triliun," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Anggaran Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Naik Jadi Rp 916 Miliar

Adapun total belanja negara yang dianggarkan pemerintah pada 2023 berjumlah Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasnfer ke daerah sebesar 814,7 triliun.

Sementara itu, target pendapatan negara yang ditetapkan pemerintah pada APBN 2023 adalah Rp 2.463 triliun.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com