Salin Artikel

Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"(Anggaran) infrastruktur tahun depan mencapai Rp 392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp 211,1 trilun, transfer ke daerah Rp 95 triliun, dan pembiayaan Rp 86 triliun," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Saat hadir di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, Sri Mulyani pun mengungkapkan tujuan penggunaan anggaran itu.

Ia menyampaikan, anggaran infrastruktur akan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.

"Termasuk ibu kota negara baru Nusantara dan penguatan hilirasasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur," kata dia.

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur 2023 meningkat sekitar 7,75 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 363,8 triliun.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa anggaran di bidang pertahanan dan keamanan mencapai Rp 316,9 triliun pada tahun depan.

"(Anggaran) pertahanan, keamanan, TNI, Polri dan seluruh yamg melaksanakan utk termasuk tahapan pemilu mencapai Rp 316,9 triliun," kata Sri Mulyani.

Adapun total belanja negara yang dianggarkan pemerintah pada 2023 berjumlah Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasnfer ke daerah sebesar 814,7 triliun.

Sementara itu, target pendapatan negara yang ditetapkan pemerintah pada APBN 2023 adalah Rp 2.463 triliun.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/16593511/pemerintah-anggarkan-rp-3921-triliun-untuk-infrastruktur-rp-3169-triliun

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke