Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Kesepakatan Investasi G20 Tak Bisa Terealisasi

Kompas.com - 29/11/2022, 06:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengawal percepatan berbagai komitmen investasi pada saat pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 lalu agar bisa terealisasi di lapangan.

Kepala Negara mengingatkan agar jangan sampai komitmen yang sudah ada tidak bisa terealisasi.

"Saya melihat saat di bali, di G20, energi positifnya kelihatan sekali. Oleh sebab itu, jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada ini tak bisa terealisasi di lapangan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Sejumlah komitmen investasi tersebut antara lain komitmen dari pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar 600 miliar dollar AS.

Baca juga: Relawan Jokowi Bantah Bohongi Peserta Acara di GBK dengan Undangan Pengajian

Kemudian, 20 miliar dollar AS untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership.

Di samping itu, ada juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta, serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan lain-lainnya.

"Saya melihat ini banyak sekali, oleh sebab itu perlu segera ada task force khusus misalnya yang Amerika siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya yang China siapa, sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali," kata Jokowi.

Baca juga: Kode Keras Jokowi dari Senayan

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai dalam KTT G20.

Kepala Negara memerinci, setidaknya terdapat 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai mencapai 238 miliar dollar AS.

Kemudian, ada 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar dollar AS yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Ini harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat," kata Jokowi.

Baca juga: Dampak Positif KTT G20, Okupansi Hotel Naik dan Kontribusi Ekonomi Capai Rp 7,4 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com