Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Calon Investor IKN dari Luar Negeri Punya Kantor Cabang di Indonesia

Kompas.com - 25/11/2022, 18:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta setiap calon investor dari luar negeri yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), harus memiliki kantor cabang di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dilansir dari siaran pers IKN pada Jumat (25/11/2022).

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, setiap calon investor dari luar negeri dipersyaratkan untuk memiliki kantor cabang dan pusat fabrikasi di Indonesia," ujar Basuki.

Baca juga: Indonesia dan Brunei Darussalam Bahas Kerja Sama Infrastruktur di IKN Nusantara

"Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sudah punya lahan yang disiapkan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, investor tinggal bawa teknologi dan buka pabrik," jelasnya.

Basuki pun menegaskan, pemerintah Indonesia menjamin kemudahan perizinan untuk membuka izin usaha konstruksi di Indonesia. Semua perizinan akan dimonitor langsung oleh Presiden Jokowi.

"Seluruh perizinan akan dibantu oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimonitor langsung oleh Presiden," ungkapnya.

Adapun Basuki telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti dan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti di Jakarta pada Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Pemerintah Ajak Brunei Darussalam Bangun Infrastruktur IKN

Basuki mengungkapkan, pertemuan antar kedua negara tersebut berfokus pada pembangunan IKN dalam bidang pengelolaan air limbah (waste water management) dan kota pintar (smart city).

"Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menentukan skema kerja sama yang disepakati dan kemudian secara teknis akan ditangani oleh Dirjen sesuai bidangnya masing-masing," jelas Basuki.

Baca juga: Abstain soal Usul Pemerintah Revisi UU IKN, Nasdem: Bukan karena Kita Tak Dukung Pemerintah, tetapi...

Dia pun mengungkapkan, Kementerian PUPR terbuka untuk menjalin kerja sama pembangunan IKN dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu dalam keterangannya, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti mengatakan, sangat tertarik untuk melihat tindak lanjut dari pertemuan hari ini.

"Kami datang bersama dengan sejumlah perusahaan di Finlandia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan inovasi teknologi untuk keberlanjutan lingkungan," kata Nina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com