Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Nilai Pemilu 1999 Paling Jujur, Bebas, dan Adil

Kompas.com - 21/11/2022, 15:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 merupakan pemilu yang pelaksanaannya paling jujur, bebas, dan adil.

Muhaimin berpendapat, pemilu pertama di era Reformasi itu bisa berjalan secara demokratis karena diawasi oleh seluruh komponen masyarakat.

"Dalam kacamata saya, satu-satunya yang paling terbuka, jujur, bebas, dan adil adalah Pemilu tahun 1999. Kenapa demikian, karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Sambut Prabowo dengan Sapaan Capres, Muhaimin: Penghormatan Tertinggi untuk Tamu

Menurut pria yang biasa dipanggil Cak Imin itu, pada Pemilu 1999, masyarakat sangat antusias mendorong terwujudnya pemerintahan baru yang aspiratif.

Hal itu tercermin dari partisipasi politik yang sangat tinggi disertai keterlibatan banyak pihak untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.

Cak Imin berpandangan, pengawasan tersebut akhirnya membuat praktik-praktik curang seperti politik uang "tidak laku" untuk menggoda para pemilih.

"Kalah oleh giroh, semangat kemandirian, kemauan, partisipasi rakyat," kata wakil ketua DPR tersebut.

Sementara itu, Cak Imin berpendapat, pemilu justru kerap diwarnai kecurangan setelah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Baca juga: Ragu Revisi UU ITE Diproses dengan Cepat, Formappi: Fokus DPR Tersedot Persiapan Pemilu

Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong para kandidat melakukan segala cara demi merebut suara pemilih, termasuk melakukan politik uang.

"Kalau sudah terjadi transaksi pemilihan dengan angka uang yang begitu besar, berarti hasil pemilihan pasti jorok, hasil pemilihan pasti korup, hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang mahal yang dijual untuk kepentingan suara," kata Cak Imin.

Ia mengatakan, partai politik pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur, adil, bebas, dan terbuka.

Cak Imin menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan PKB adalah membentuk Lembaga Saksi Pemenangan Nasional untuk mengawal suara yang diberikan masyarkat dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

"Kita menginginkan pemilu tahun 1999 terulang dengn baik, di mana seluruh pihak menjadi pengawas dan menjadi saksi dari transparansi pelaksanaan pemilu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com