Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Harap Muhammadiyah Bantu Pemerintah Majukan Ekonomi

Kompas.com - 20/11/2022, 19:12 WIB
Dani Prabowo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap, Muhammadiyah dapat ikut andil dalam memajukan perekonomian Tanah Air.

Kemiskinan, kata dia, saat ini masih menghantui kehidupan umat dan bangsa. Kondisi ini kian mengkhawatirkan dengan banyaknya industri padat karya yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena mengalami penurunan produksi.

Sehingga dikhwatirkan menambah jumlah warga miskin baru di Indonesia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Dijadwalkan Tutup Muktamar Muhammadiyah

“Karena ruh-nya Muhammadiyah ini adalah jaringan bisnis dan ekonomi. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan juga seorang saudagar. Maka itu saya harap ada agenda ke depan untuk memajukan ekonomi kita,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Minggu (20/11/2022), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Sejauh ini, ia menambahkan, Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang kuat, karena tidak terlalu bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.

Kendati demikian, Muhadjir tak membantah, bila Indonesia juga tengah dihantui oleh kondisi ketidakpastian global akibat adanya konflik Rusia-Ukraina. Meskipun, sejauh ini Indonesia masih cukup beruntung dibandingkan negara lain karena masih mampu menjaga inflasi di bawah 5 persen.

Baca juga: Profil Abdul Muti yang Kembali Terpilih Jadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

Oleh sebab itu ujarnya, Indonesia harus tetap waspada dengan kondisi dunia saat ini. Karena, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan beberapa negara mengalami krisis energi dan pangan.

"Kita syukuri, arahan Presiden untuk melaksanakan program food estate kemudian mendorong upaya untuk swasembada pangan melalui berbagai subsidi termasuk pemanfaatan bantuan dana desa dapat memperkuat ketahanan pangan kita," ucap Muhadjir.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menko PMK Minta Muhammadiyah Bantu Pemerintah Hadapi Krisis Global

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com