Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Masalah Ada Kadernya yang Ikut Deklarasikan Anies di Yogyakarta

Kompas.com - 18/11/2022, 12:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak mempermasalahkan sejumlah kadernya terlibat deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Yogyakarta.

Adapun dikutip dari Tribunnews, deklarasi itu dilakukan oleh Forum Ka’bah Membangun (FKM) pada Rabu (16/11/2022).

“Banyak yang kader PPP, tetapi di luar struktur partai. Tidak masalah karena PPP memang mengembangkan proses bottom up,” ujar Arsul pada Kompas.com, Jumat (18/11/2022).

Arsul menyampaikan langkah PPP mengumpulkan aspirasi dari akar rumput memang berdampak pada munculnya ragam aspirasi soal pemilihan figur capres.

Baca juga: UU KPK Digugat Komisionernya Sendiri, PPP Sebut Aturan Usia Pimpinan Tak Bertentangan Konstitusi

Situasi itu tidak dipandang sebagai ancaman soliditas partai. Namun pada akhirnya Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP yang akan mengambil keputusan siapa figur capres yang bakal didukung.

“Konsekuensinya akan ada perbedaan aspirasi. Nanti pada akhirnya partai akan memutuskan,” ungkapnya.

Di sisi lain, berbagai aspirasi kader akar rumput PPP disebut Arsul tak mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun bersama Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Kami tidak baperan, melihat semuanya biasa saja. Karena itu tidak akan menyikapi seperti orang kebakaran jenggot,” tandasnya.

Baca juga: Uu Ruzhanul Ulum Ingin PPP Usung Ridwan Kamil Jadi Capres RI, Ini Alasannya

Diketahui Anies merupakan capres yang diusung oleh Partai Nasdem.

Namun hingga kini Nasdem belum mendapatkan tiket yang cukup untuk membawa mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya Nasdem tidak punya kursii yang cukup untuk mengusung Anies sendiri, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.

Penjajakan koalisi partai politik (parpol) pimpinan Surya Paloh itu dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat pun belum menemukan kesepakatan.

Sementara KIB juga belum mendeklarasikan pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

Baca juga: PPP Minta RKUHP Dilengkapi Tindak Pidana Rekayasa Kasus

Partai Golkar masih mendorong Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagao capres, begitu pun PAN yang ingin mengusung Zulkifli Hasan.

Sedangkan PPP masih melakukan konsolidasi internal untuk mendapatkan masukan dari berbagai kadernya di Tanah Air.

Pelaksana Tugae (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan banyak kadernya yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com