Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data PeduliLindungi Bocor, Komisi I DPR Cari Siapa yang Paling Bertanggung Jawab

Kompas.com - 18/11/2022, 06:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mendorong agar pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Pasalnya, peretas Bjorka kembali beraksi dengan menjual 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.

"Oh iya, pasti. Kita minta para pengendali data harus maksimal menjaga dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelolanya, sebagaimana perintah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP (Pelindungan Data Pribadi)," ujar Kharis saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan, dengan disahkannya UU PDP sudah disahkan, semestinya pemerintah harus menjaga keamanan data pribadi warganya.

Baca juga: Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

Christina menyebut setiap pengendali data harus menerapkan standar pelindungan optimal menjaga data yang berada dalam pengendaliannya.

"Ini tentu yang akan kami telusuri nanti, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini," kata Christina dikonfirmasi terpisah.

Dia mengakui UU PDP yang baru disahkan memang memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan peralihan terkait penerapannya.

Akan tetapi, bukan berarti pengendali data menunda kewajibannya dalam menjaga data pribadi masyarakat.

Baca juga: Ada UU PDP, ELSAM Pertanyakan Tanggung Jawab Bocornya Data MyPertamina dan Peduli Lindungi

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P TB Hasanuddin meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan UU PDP.

"UU PDP sudah dibentuk. Tinggal pemerintah harus konsekuen dan konsisten melaksanakannya," ucap purnawirawan jenderal bintang 2 TNI itu.

Bjorka mengklaim membocorkan 3,2 miliar data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Hal itu diketahui dari unggahannya dalam situs breached.to pada Selasa (15/11/2022).

Di antara data PeduliLindungi yang dibocorkan Bjorka dalam situs BreachForums terdapat milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta YouTuber Deddy Corbuzier.

Baca juga: Indonesia Peringkat 3 Kebocoran Data, Gara-gara Bjorka?

Adapun data PeduliLindungi yang diduga dibocorkan itu berjumlah 3.250.144.777, mencakup 48 Gigabyte data terkompresi dan 157 Gigabyte data tak terkompresi.

Data PeduliLindungi yang ada di tangan Bjorka meliputi data pengguna atau (94 juta), akun yang diurutkan (94 juta), data vaksinasi 209 juta, riwayat check-in (1,3 miliar), dan riwayat pelacakan kontak (1,5 miliar).

Bjorka menjual data PeduliLindungi itu dengan harga 100.000 Dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto BitCoin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com